Polylog sepatu tua

Polylog sepatu tua

Sepatu tua itu sendiri, tak ada kaki, tak ada etalase,
Tak ada jejak
Sepatu tua itu telah lama berhenti
Ufuk tak pernah selesai ia maknai
Talinya lepas begitu saja dari jarak
Yang ia buru, tetapi ia memerlukan katakata
Untuk alamat yang pernah ia tuju;
Untuk nama yang pernah hadir;
Untuk anak anak yang memandanginya;
Barangkali sepatu itu
Sengaja ditinggal oleh pejalan
Agar beristirahatlah jarak dan ufuk

jam 12 malam

Jam dua belas malam

Ingatlah pada namamu, namamu
Setelah kereta malam..
Dan bulan yang melolong
Gelap menelikung ingatan, ia membuyarkan warna
Dimana kau dan aku pelangi
Ingatlah pada nama,detik demi detik,
Hanya bunyi dalam hati, sunyi yang itu
Pertanyaan itu juga
Jangan pejamkan matamu
Barangkali kau temukan alamat
Disana..

jiwa

jiwaku bergetar

darahku telah jadi air mata

nadiku tersayat

oleh luka kehidupan

terasa mati dan hampa..

seseorang duduk dibalik pintu

tefekur merenungi nasib

mengutuk cerita menuai derita

seseorang tanpa busana

telanjang tanpa makna

airmata pun tak lagi berharga

dan…

neraka jadi bagian hidupnya

neraka bukanlah siksa

neraka adalah jiwa tanpa makna

neraka adalah

hati tanpa arti

seseorang itu berjalan sendiri

tanpa hati..

tanpa henti..

dengan siksa

berjalan dengan luka..

kakinya menapak..

diantara pecahan kaca

pecahan hidup dan derita

untuk jadi tumbal dalam fana

dan hina..

talk corner

Guru Zen pernah bilang: ‘tatkala pintu ketakutan dan keraguan menghadang, ribuan buku suci tidak memberi makna apa apa. Namun ketika pintu keikhlasan terbuka, bahkan satu katapun sudah terlalu banyak’

Ketakutan dan keraguan dalam beberapa hal tertentu memang membimbing kita, namun bila terus menerus dihadang ketakutan dan keraguan adalah tanda – tanda kehidupan masih dihadang oleh ‘api besar’ . Sehingga tak salah bila sejumlah guru dengan seriusnya melatih diri untuk membuang ketakutan dan keraguan, salah satunya ruumi –sang kekasih hati– pernah dalam salah satu puisinya berkata:

Bertahun- tahun ku ketuk pintu Mu

Lama tidak dibuka

Begitu pintu terbuka

Baru sadar

Kalau aku mengetuknya dari………

Dalam !!!!

Dalam kehidupan seperti Sang Ruumi yang keraguan dan ketakutannya sudah sembuh, ternyata manusia serumah dengan Tuhan….!!!

Tak terbayang……..!!

Kata kata apalagi yang dibutuhkan oleh manusia kalau sudah sampai di sini…….!!

Pun… anda… akan berkata apa…???

hukum keluarga islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia dalam rangka mencari Tuhannya. Kebebasan beragama ini memiliki empat aspek, yaitu (a) kebebasan nurani (freedom of conscience), (b) kebebasan mengekspresikan keyakinan agama (freedom of religious expression), (c) kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (freedom of religious association), dan (d) Kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan (freedom of religious institution)1. Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama yakni kebebasan nurani (freedom of conscience), merupakan hak yang paling asli dan absolut serta meliputi kebebasan untuk memilih dan tidak memilih agama tertentu. Menurut konsep kebebasan di atas, maka kebenaran pribadi harus dianggap sebagai nilai yang yang paling luhur (supreme value). Ia menghendaki komitmen serta pertanggungjawaban pribadi yang mendalam. Komitmen serta pertanggungjawaban pribadi ini harus berada di atas komitmen terhadap agen-agen otoritatif lainnya seperti negara, pemerintah, dan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk). Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras. Letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah dua benua, menjadikan negara ini terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, dan agama.

Kemajemukan agama di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia itu muncul. Hal tersebut ditandai dengan munculnya banyaknya kerajaan di Indonesia yang menganut bermacam agama. Tidak diragukan lagi, perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia itu mengakibatkan adanya beberapa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Agama bagi bangsa Indonesia merupakan potensi yang besar.

Sebagai potensi, pada satu sisi agama dapat menjadi pendorong dan pendukung arah pembangunan Indonesia. Pada sisi yang lain, isu tentang agama dapat menjadi pemicu konflik antarumat beragama. Oleh sebab itu, hubungan baik antarumat beragama yang terwujud dalam tiga kerukunan hidup beragama Indonesia diharapkan selalu terwujud dalam perjalanan hidup bangsa. Setiap agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Setiap penganut terpanggil untuk menanamkan dominasi kebenaran dan keselamatan mutlak pada pihaknya serta kesesatan dan kecelakaan fatal pada pihak yang lain. Interpretasi yang berbeda dan pemikiran teologis yang berlain mengenai konsep ini merupakan sumber perselisihan antarumat beragama.

Sejak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum islam memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum di Indonesia selain hukum Belanda yang berlaku saat ini. Setelah Indonesia berusia 60 tahun dan telah mengalami 6 kali pergantian presiden, hukum islam tetap dipakai dibeberapa bidang hukum disam ping hukum Belanda tentunya. Seperti yang kita ketahui, gelombang reformasi yang menyapu seluruh kawasan Indonesia sejak kejatuhan Suharto banyak memunculkan kembali lembaran sejarah masa lalu Indonesia.Salah satunya yang hingga kini banyak menjadi sorotan adalah tuntutan untuk kembali kepada syariat Islam, atau hukum Islam yang kemudian mengundang beragam kontroversi di Indonesia. Kalau kita lihat lembaran sejarah Indonesia, salah satu faktor pemicunya adalah tuntutan untuk mengembalikan tujuh kata bersejarah yang tadinya terdapat dalam pembukaan atau mukadimmah konstitusi Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia. Tujuh kata itu adalah “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Dalam konteks Indonesia, pemikiran hukum Islam sepertinya lebih banyak didominasi oleh warna aliran yang anti perubahan, at least pada masa sebelum tahun 1989. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan substansial yang meliputi esensi materi hukumnya. Ketergantungan kepada teks fikih klasik yang begitu kuat, dan sempitnya peluang untuk menciptakan syarah interpretatif ketimbang syarah normatif, serta minimnya socio-religious response terhadap kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidak berdayaan pemikiran hukum Islam.

Munculnya gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk Indonesiasi, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Islam Indonesia, seperti Hazairin, Hasbi Assiddiqie, A. Hassan, dan Munawir Sadzali tidak banyak mendapatkan respon dari masyarakat Muslim secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat paper dengan mengambil judul ”Kajian Kritik Terhadap Teori Receptio In Complelxu”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah perhatian Islam terhadap masyarakat?

2) Apa yang melatarbelakangi munculnya teori receptio in complexu?

3) Bagaimana menerapkan teori receptio in complexu terhadap pemberlakuan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari paper ini adalah :

1) Untuk mengetahui sejauhmana perhatian orang Islam terhadap masyarakat

2) Untuk mengetahui latar belakang munculnya teori receptio in complexu

3) Untuk mengetahui hubungan teori receptio in complexu terhadap pemberlakuan hukum islam di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perhatian Islam terhadap masyarakat, latar belakang munculnya teori receptie, dan hubungan teori receptio in complex terhadap pemberlakuan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Masyarakat Islam dan Non Islam

Kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang sering kali dipertentangkan dalam kehidupan manusia, secara khusus dalam komunitas yang beragam. Persoalan tersebut menjadi lebih pelik ketika dibicarakan dalam wilayah agama.

Kebebasan beragama dianggap sebagai sesuatu yang menghambat kerukunan (tidak adanya toleransi), karena dalam pelaksanaan kebebasan, mustahil seseorang tidak menyentuh kenyamanan orang lain. Akibatnya, pelaksanaan kebebasan menghambat jalannya kerukunan antarumat beragama.

Demikian juga sebaliknya upaya untuk merukunkan umat beragam agama dengan menekankan toleransi sering kali dicurigai sebagai usaha untuk membatasi hak kebebasan orang lain. Toleransi dianggap sebagai alat pasung kebebasan beragama.

Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antarumat beragama.

Demikian juga sebaliknya, toleransi antarumat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Keduanya tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, yaitu penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi, dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan bergama dan toleransi antarumat beragama merupakan sesuatu yang penting.

Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Negara pun tidak berhak merampas hak tersebut dari setiap individu. Pengakuan hak kebebasan beragama yang melekat dalam setiap individu tersebut dinyatakan dengan gamblang dalam deklarasi universal HAM Pasal 1 dan 18.

Toleransi yang berasal dari kata “toleran” itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Selanjutnya, kata “toleransi” juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan (Kamus Umum Bahasa Indonesia).

Jadi, dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada.
Toleransi menjadi jalan terciptanya kebebasan beragama, apabila kata tersebut diterapkan pada orang pertama kepada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya, pada waktu seseorang ingin menggunakan hak kebebasannya, ia harus terlebih dulu bertanya pada diri sendiri, “Apakah saya telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain?” Dengan demikian, setiap orang akan melaksanakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Agama-agama akan semakin moderat jika mampu mempersandingkan kebebasan dan toleransi. Kebebasan merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dihormati, sedang toleransi adalah kewajiban agama-agama dalam hidup bersama.
Sikap agama yang lebih moderat, tidak hanya dituntut ada dalam agama Islam, tetapi pada semua agama yang ada di Indonesia. Agama-agama harus menyadari bahwa dunia semakin heterogen. Jadi tidak mungkin lagi untuk memimpikan kehidupan beragama yang homogen. Diskriminasi yang dialami oleh agama-agama tidak perlu menimbulkan semangat balas dendam, karena biasanya diskriminasi agama tidak berasal dari agama itu sendiri, melainkan dipengaruhi faktor lain.

Agama dalam pelaksanaan misinya tidak boleh lagi bersikap tidak peduli dengan agama-agama lain. Kemajauan suatu agama tidak boleh membunuh kehidupan agama-agama yang ada di Indonesi

Toleransi dan kerukunan hidup umat beragam antara Islam dan non Islam, telah diperaktekan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, pada waktu itu rasulullah memimpin negara Madinah, beliau sebagai kepala negara dari komunitas negaranya, terdiri atas penganut Islam, Yahudi dan Nasroni beliau memimpin masyarkat majemuk.

Dengan shahifah (piagam madinah) sebagai konstitusinya yang oleh sementara pengamat disebut sebagai the first written constitution in the world. Piagam madinah memuat pokok-pokok kesepakatan.

(1) Semua umat Islam, walaupun berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas

(2) Hubungan antara komunitas Islam dengan non Islam didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik. Saling membantu dan saling menghadapi musuh bersama. Membela mereka yang teraniyaya saling menasehati, menghormati, kebebasan beragama, kedua ke Abbesinin (Ethiopia) ketiga perlakuan adil terhadap non nISlam di pengadilan pada waktu dia berhadapn dengan Ali bin Abi Tholib (kepala negara waktu itu) dan Ali bin Abi Thalib di kalahkan. Keempat kerukunan hidup umat beragama pernah di peraktekan oleh ISLam, Yahudi dan Nasrani di Spanyol, sebagaimana di ungkapkan oleh Nurcholis Majid (1994:36) mengutip ungkapan Max Dimont bahwa selama 500 tahun dibawah pemerintahan Islam membuat Spanyol untuk tiga agama dan satu tempat tidur Islam, Kristen dan Yahudi hidup rukun bersama-sama menyertai perbedaan yang genting.

B. Latar Belakang Munculnya Teori receptio In Complexu

Berbicara tentang masalah hukum yang berlaku terhadap golongan Bumi Putera, yaitu hukum adat bangsa Indonesia. Timbulah beberapa teori yaitu: Teori pertama diketemukan oleh beberapa sarjana Belanda seperti Carel Frederik Hunter (1799-1859) Salomo Kayzor (1823-1868) dan Odeniya William Christian Van Berg (1845-1925)

Teori ini menyatukan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing jadi menurut teori ini bahwa hukum tentang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum yang berlaku bagi penduduk asli yang beragam khatolik, demikian juga bagi penganut agama lain, teori ini yang dikenal dengan teori receptio in complex (RIC).

Materi teori ini kemudian dimuat dalam pasal 75 RR (Regering Reglement) tahun 1855. pasal 75 ayat 3 RR berbunyi “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (Jadsdiensnge Wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu” pada masa teori ini berlaku, kemudian antara lain Sibi 882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama (Priensterand) di samping pengadilan negeri (landrand). Berdasarkan pasal 75 dengan mengacu kepada teori RIC hukum waris yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum waris Islam dan menjadi kompetensi (wewenang) peradilan agama

Pada mulanya, politik kolonial Belanda sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke 19 M dikeluarkannya Staatsblad No. 152 Tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat diterimanya hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari sinilah muncul teori Receptio in Complexu yang dikembangkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845 – 1927). Menurut ahli hukum Belanda ini hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, maka hukun Islam-lah yang berlaku baginya. Dengan adanya teori receptio in Complexu maka hukum Islam sejajar dengan dengan sistem hukum lainnya.

Kondisi di atas tidak berlangsung lama, seiring dengan perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada posisi kritis. Melalui ide Van Vollenhoven (1874 – 1933) dan C.S. Hurgronje (1857 – 1936) yang dikemas dalam konsep Het Indiche Adatrecht yang dikenal dengan teori Receptie, menurut teori ini hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adat yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Klaim provokatif dan distorsif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam ketika itu, oleh karenanya Hazairin menyebutnya sebagai teori “Iblis’.

Dengan adanya teori Receptie ini, Belanda cukup punya alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi (usulan) dari komisi ini, lahirlah Staatsblad No. 116 Tahun 1937 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada Landraad (Pengadilan Negeri).

C. Hubungan Teori Receptio In Complexu Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia

Merekonstruksi catatan sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata-mata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Perjuangan melegal-positifkan hukum Islam mulai menampakkan hasil ketika akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan konstitusional yuridis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab fikih -yang dianggap representatif- telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Khusus untuk yang terakhir, ia merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Setelah lahirnya Undang-Undang yang berhubungan erat dengan nasib legislasi hukum Islam di atas, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah membuka kran lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pendukung (subtansi hukumnya). Sehingga pada tahun 1991 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlepas dari pro dan kontra keberadaan KHI nantinya diproyeksikan sebagai Undang-Undang resmi negara (hukum materiil) yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama sebagai hukum terapan. Perkembangan terakhir, sebagai tuntutan reformasi di bidang hukum khususnya lembaga peradilan dimulai dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kini kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-Undang diatas secara otomatis membawa efek berantai pada Peradilan Agama, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengikuti jejak, yakni diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Seiring dengan momentum amandemen Undang-Undang tentang Peradilan Agama, maka muncul perubahan paradigma baru yakni Peradilan Agama dari peradilan keluarga menuju peradilan modern. Semula Peradilan Agama hanya menangani perkara-perkara sumir -sebagian besar masalah perceraian- kini dihadapkan pada perkara-perkara ekonomi syari’ah yang relatif baru dalam dunia ekonomi Indonesia, namun dalam perkembangannya cukup mempengaruhi konfigurasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah tidak cukup hanya berbekal pada doktrin hukum “fikih madzhab” yang merupakan produk nalar para imam madzhab sekitar tiga belas abad yang lalu, tetapi harus dibekali dengan undang-undang, mengapa? Kalau penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah hanya didasarkan pada madzhab fikih yang dianut oleh masing-masing hakim, itu sangat berbahaya karena akan menjurus pada suatu putusan yang berdisparitas tinggi dan tidak adanya kepastian hukum, karena masing-masing hakim akan berbeda madzhab, sehingga yang terjadi adalah pertarungan madzhab. Hal ini akan sangat merugikan para pihak pencari keadilan yang kebetulan madzhabnya juga berbeda. Putusan yang demikian bertentangan dengan azas legalitas (principle of legality). Oleh karena itu adanya undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syari’ah menurut teori kontrak sosial adalah merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara pencari keadilan. Pada dasarnya pelembagaan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan dari kenyataan nilai-nilai dan fikrah (pemikiran) umat Islam dalam bidang hukum, kesadaran berhukum pada syari’at Islam secara sosiologis dan kultural tidak pernah mati dan selalu hidup dalam sistem politik manapun, baik masa kolonialisme Belanda, Jepang maupun masa kemerdekaan dan masa pembangunan dewasa ini. Hal ini menunjukkan nilai-nilai ajaran Islam disamping kearifan lokal dan hukum adat memiliki akar kuat untuk tampil menawarkan konsep hukum dengan nilai-nilai yang lebih universal, yakni berlaku dan diterima oleh siapa saja serta di mana saja, karena Islam merupakan sistem nilai yang ditujukan bagi tercapainya kesejahteraan seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Syari’at Islam meskipun dalam realitanya telah membumi dan menjiwai setiap aktifitas sehari-hari bangsa Indonesia (khususnya umat Islam), dan banyak dijadikan acuan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, namun belum merupakan undang-undang negara. Oleh karena itu pelembagaan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kegiatan di bidang ekonomi syari’ah merupakan suatu tuntutan kebutuhan hukum umat Islam, khususnya dan bagi para pelaku bisnis di bidang ekonomi syari’ah pada umumnya. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya sebagai hukum keluarga. Dalam bidang muamalah (ekonomi syari’ah) misalnya, hukum perbankan dan perdagangan dapat diisi dengan konsep hukum Islam. Terlebih kegiatan di bidang ekonomi syari’ah di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena belum terakomodir secara baik dalam regulasi formil yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini wajar, mengingat belum adanya hukum subtansial dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syari’ah sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pembangunan hukum nasional secara obyektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan subyek hukum tertentu adalah wajar karena tidak mungkin memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa bidang kehidupan. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan jika terhadap subyek hukum Islam-yang melakukan kegiatan dibidang muamalah- diperlakukan hukum ekonomi syari’ah. Selanjutnya wajar pula dalam hubungan keluarga terkadang hukum adat setempat lebih dominan. Prinsip unifikasi hukum memang harus jadi pedoman, namun sejauh unifikasi tidak mungkin, maka pluralitas hukum haruslah secara realitas diterima. Idealnya pluralitas hukum ini haruslah diterima sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. 14 Untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap bidang-bidang yang tidak dapat diunifikasi, negara dengan segala kedaulatan dan kewenangan yang ada padanya dapat mengakui atau mempertahankan Todung Mulya Lubis, Cita-Cita Hukum Nasional dan RUUPA (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuffran Sabrie), Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 107. hukum yang hidup dalam masyarakat, sekalipun itu bukan produk hukum negara, seperti hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang, hukum Islam yang bersumber dari ajaran agama dan hukum Barat yang merupakan peninggalan kolonialis.

Prinsip negara hukum sebagaimana pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Persamaan di depan hukum di mana kepada seluruh warga negara diberikan pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Namun, bukan berarti pelembagaan hukum Islam bertentangan dengan prinsip di atas sebab bunyi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yakni: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan UUD 1945 ini harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi kaum muslimin untuk melakukan aktifitas keperdataan sesuai dengan konsep syari’at Islam sebagai keyakinan yang dianutnya.

Hadirnya hukum ekonomi syari’ah dalam ranah sistem hukum nasional merupakan pengejawantahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai agent of development (hukum sebagai sarana pembangunan), agent of modernization (hukum sebagai sarana modernisasi) dan hukum sebagai a tool of social engineering (sarana rekayasa sosial)22. Namun dengan bertambahnya kewenangan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sarana hukum sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu adanya produk legislasi yang mengatur tentang ekonomi syari’ah sudah sangat mendesak dan urgen yang pasti akan dirasakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syari’ah yang akan datang adalah untuk mengisi kekosongan hukum subtansial yang dijadikan rujukan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, mengingat masih tersebarnya hukum materiil Islam khususnya yang berkenaan dengan ekonomi syari’ah di berbagai kitab fikih muamalah,25 sehingga gagasan legislasi fikih muamalah dapat dipandang sebagai upaya unifikasi madzab dalam hukum Islam.

Dengan demikian, kehadiran undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi syari’ah akan datang tidak perlu diperdebatkan lagi, karena kehadirannya di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, di sisi lain secara subtansial akan dijadikan sebagai landasan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Selanjutnya diperlukan intervensi negara dalam pembentukan dan pengaturannya karena berhubungan dengan ketertiban umum dalam pelaksanaannya.
BAB III

KESIMPULAN

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya sebagai hukum keluarga. Dalam bidang muamalah (ekonomi syari’ah) misalnya, hukum perbankan dan perdagangan dapat diisi dengan konsep hukum Islam. Terlebih kegiatan di bidang ekonomi syari’ah di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena belum terakomodir secara baik dalam regulasi formil yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut.

Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Negara pun tidak berhak merampas hak tersebut dari setiap individu. Pengakuan hak kebebasan beragama yang melekat dalam setiap individu tersebut dinyatakan dengan gamblang dalam deklarasi universal HAM Pasal 1 dan 18.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. TT. Tafsir al-Maraghi, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.

Daud Ali Mohammad. 1999. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fatah, Syekh Abdul. 1990. Tarikh al-Tasyri al-Islam. Kairo: Dar al-Ittihad al’Arabi.

Hamka. 1976. Sejarah Umat Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Mansyur. 1991. Sejarah Minangkabau. Jakarta: Bhara.

Ridla, Muhammad Rasyid. TT. Tafsir al-Manar, Juz I. Bairut: Dar al-Fikr.

Suepomo. 1977. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yamanni, Ahmad Zaki. 1388 H. Islamic Law and Contemporary Issues. Jeddah: The Saudi Publishing House.

aku datang

aku datang..

diantara sepertiga malam
yang semakin sunyi
diantara daun daun berpagar duri
ada sepotong duka
dengan langkah semakin goyah lelah
adalah aku,
tertunduk lesu,terbaring kaku
terkapar diantara rerumputan, disela dingin malam
dan sepotong bulan

tapi jalan mesti kutuntaskan
cahaya itu datang
menuju muara harapan
kubelokkan ketepian
ah…
lagi lagi…jalanku semakin panjang
tak kutemukan kayu
tak kutemukan gunung
tiada pula batu..
hingga jalan ku kembali buntu
tapi aku telah jauh berjalan..
haruskah aku pulang…?
ahh..
aku tetap mesti kesana..
ada tangan melambai disana
memanggil nama,memanggil jiwa
hingga kucampakkan pakaian,
telanjang…lalu tenggelam
ahh… Tuhan
kepada mu aku datang…

dan, kemarin

Kemarin..
Jiwaku laksana pohon tua
Didepan kesunyian zaman
Menangis,meratap..menjerit

,menyayat..

Ada nyanyian tanpa kata
Dihias kesunyian
Dilupakan kenangan

Diamlah hatiku..
Dengarlah jiwaku..
Karena langit pun tak mampu mendengarmu
Dan lagu pujian berubah menjadi
nyanyian kematian,
hingga kau dapati satu persatu
meninggalkanmu..

setengah nafas

aku sendiri dalam kesendirian
terbujur kaku dalam persimpangan
arah itu..
teramat sulit kutemukan

ada semacam keinginan
untuk percepat langkah
untuk percepat tujuan..
karna peluh kian membasah
dan nafas tinggal setengah..
ah.. itu memang diriku..
yang merenung dan meminta minta
kapan kau panggil aku ,Tuhan..?

aKu sePeRti miMpi

pada siang hari
bayangku menghilang
padahal dalam mimpi
lidahku masih mengecap manis tubuhmu
hingga pasrah
tanpa melawan
tanpa berpesan
sepanjang malam, telanjang..
terus melayang..
hingga hari menghembus kemari
lantas,
begitu sunyi..
kekasihku..
aku ingin lari dari diriku…

memaknai kebagkitan bangsa

Menilik sejarah seratus satu tahun lalu, melalui mahasiswa-mahasiswa sekolah kedokteran STOVIA menemukan momentum kebangkitan di tengah impitan penindasan kolonialisme. Soetomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan Tanah Air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Boedi Oetomo. Budi Utomo sendiri lahir dari pertemuan-pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen oleh beberapa mahasiswa, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman. Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda), serta bagaimana cara memperbaiki keadaan yang amat buruk dan tidak adil itu. Para pejabat pangreh praja (sekarang pamong praja) kebanyakan hanya memikirkan kepentingan sendiri dan jabatan. Dalam praktik mereka pun tampak menindas rakyat dan bangsa sendiri, misalnya dengan menarik pajak sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan hati atasan dan para penguasa Belanda.

Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo. Saat itu, Douwes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata “politik” ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai “tanah air Indonesia ” makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya “tanah air” ( Indonesia ) adalah di atas segala-galanya.
Sejarah adalah fakta, dan kita pun kini mencoba mengikuti jejak mereka mencari momentum yang sama di tengah pengisapan neoliberalisme. Namun, di manakah kita harus mulai?

Jejak kerja bersama itu yang mungkin harus kita cari saat ini di tengah politik liberalisme (di tengah kurangnya kadar kesadaran menjadi demokrat) yang membuat semangat kekelompokan diatas segalanya. Memang, hampir mustahil menghapuskan kepentingan pribadi dan kelompok ketika ia memang secara sah diharuskan berkontestasi. Namun, ketika ia menjadi panglima, tujuan bersama pun menjadi sisa-sisa.

Perubahan adalah juga kerja bersama, seperti seratus satu tahun lalu, bukan kesadaran dan kerja individu yang melahirkan kebangkitan nasional. Kolektivitas adalah apa yang membedakan pergerakan kemerdekaan sebelum dan sesudah 20 Mei 1908.
Pertanyaannya, refleksi bagi kita saat ini adalah mampukah kita menangkap gejala-gejala spirit perubahan di tingkat rakyat itu, kini dan di sini? Kemudian mampukah kita menangkap imajinasi sosial dan mengkristalisasikannya? Kristalisasi adalah bentuk olahan terhadap imajinasi sosial itu. Kemudian menyebarkannya ulang ke dalam suatu cita-cita yang bisa diterima dan dibenarkan oleh rakyat. Jika kita bisa menangkap imajinasi sosial rakyat itu, kini tugas kita menjadi lebih jelas: memimpin cita-cita perubahan rakyat dalam rangka kebangkitan nasional selanjutnya, dengan tak harus mengusung senjata.

Jika kebangkitan bangsa di masa lalu ditandai dengan muncul dan kuatnya kerja bersama dan perubahan kesadaran untuk memandirikan diri, melepaskan diri dari penjajah, maka kebangkitan bangsa masyarakat Indonesia masa kini mestinya ditandai dengan muncul dan kuatnya kesadaran untuk (1) peduli pada nasib, situasi hidup, martabat manusia-manusia Indonesia siapa pun manusia Indonesia itu tanpa terkecuali; serta (2) peduli akan nama baik dan integritas bangsa di mata dunia internasional. Artinya, kesadaran untuk ‘memberi’, melakukan sesuatu yang baik, bukan justru mengambil manfaat, mengobjekkan, menginstrumentalkan posisi untuk kepentingan diri.Jika mengingat kita tidak lagi memiliki penjajah eksternal (yang formal), itu juga berarti kesadaran untuk bangkit melawan kedurjanaan diri sendiri yang selama ini telah merugikan orang banyak dan bangsa. Memang ada fenomena materialisme, kapitalisasi global, dan gerak peta kekuatan internasional. Namun, tetap saja musuh yang paling besar dari suatu bangsa ialah dirinya sendiri, sikap hidupnya sendiri.Kita menghadapi banyak sekali masalah yang disebabkan diri sendiri. Semua pihak memiliki andilnya, tetapi tentu saja, para penguasa, orang-orang yang berada dalam posisi berpengaruh, dan kelompok kelas menengah harus dikenai tanggung jawab lebih besar sehingga menciptakan Indonesia jadi seperti sekarang.

Tipisnya kekitaan dan kuatnya sektarianisme serta diskriminasi rasial juga ikut menyumbang praktik-praktik ameritokratik, yaitu segala perwujudan perilaku dan kebijakan yang tidak menghargai setiap individu berdasarkan kemampuan, bakat, inteligensi, jasa, dan prestasi yang real. Praktik ameritokratik itu dilandasi pertimbangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, penempatan orang-orang di tengah susunan kehidupan bangsa ini kacau balau: orang-orang yang sesungguhnya tidak mampu menjalankan suatu tugas penting, dipaksa menjalankan tugas itu, sementara orang-orang yang sesungguhnya sangat mampu menjalankan tugas penting itu, tidak diberi pekerjaan, atau dibiarkan bekerja di tempat lain yang tidak tepat dengan kemampuan, bakat, dan inteligensinya. Praktik ameritokratik juga menyebabkan orang-orang Indonesia yang sungguh sangat berbakat, mampu, dan memiliki inteligensi luar biasa untuk melaksanakan tugas penting di tengah bangsa ini, pergi ke luar negeri dan di sana bekerja untuk bangsa lain. Bukankah hal ini merupakan salah satu faktor penyebab penting keterpurukan bangsa ini kini?
Seratus tahun lebih Kebangkitan Nasional tidak banyak artinya jika hanya dirayakan dengan arak-arakan, wacana yang tinggi-tinggi, pidato menggebu, luapan emosi, dan slogan-slogan belaka. Perayaan seabad Kebangkitan Nasional seharusnya menempatkan bangsa ini pada posisi mawas diri total, dengan pertanyaan pokok: akankah orang-orang dan kelompok-kelompok di tengah bangsa ini terus bersikeras dengan egoisme, egosentrisme, sektarianisme, diskriminasi rasial, dan dikotomi antagonistik “kita dan bukan kita”, seperti yang sedang terjadi saat ini.

Mencari pemimpin dalam kerangka kebangkitan
ditengah kondisi dan harapan besar bangsa Indonesia saat ini, dan proses demokrasi yang sedang berlangsung yang ditandai dengan memanasnya suhu politik berkaitan dengan pilpres beberapa saat mendatang, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin di negeri yang kaya dengan keanekaragamana budaya, sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, serta aman hidup berdampingan dengan berbagai pemeluk agama, sekiranya tak berlebihan jika kita mengharapkan pemimpin pemimpin negeri yang memiliki semangat juang tak hanya sebatas retorika, kepentingan sektarian, ambisi pribadi, tuntutan pragmatisme hidup dan janji-janji manis elite dengan kampanye politik ,

Ada hal sederhana yang biasa dilakukan oleh para pemimpin kita saat ini, sebagaimana awal awal kebangkitan hampir semua pemimpin kebangkitan nasional hidup bersama dengan rakyat, sangat dekat dengan kehidupan keseharian rakyat, sehingga ‘bahasa rakyat’ hampir tak berjarak dengan pemimpinnya,dan pesan sosial rakyat bisa diterima baik oleh mereka. Jika di tarik benang merah dalam konteks kekinian, pemimpin tak hanya mampu memposisikan diri di arena komunikasi sosial saja, tak hanya menyelami imajinasi sosial rakyat, melainkan juga maju selangkah dan selangkah memimpin imajinasi rakyat kedalam bentuk tindakan perubahan yang luar biasa.

Harapan lain pemimpin dalam konteks kebangkitan adalah pemimpin yang menghormati diri sendiri dan orang lain dalam arti yang sebenar-benarnya, merasa malu dan bersalah untuk melakukan tindakan-tindakan ‘tidak etis’, meskipun bila itu tidak diketahui orang lain. Orang seperti ini tidak akan melakukan korupsi, menyelewengkan posisi meski kesempatan ada, juga tidak melakukan kekerasan ‘tersembunyi’.. kemudian pemimpin yang melihat masalah-masalah sosial-ekonomi-politik sebagai ‘masalah bersama’ yang memiliki akar sangat kompleks. Yang amat sering terjadi di Indonesia , orang melihat masalah sosial-ekonomi-politik yang ada sebagai masalah orang lain, bersumber atau dilakukan orang lain, dan diri sendiri tidak terlibat. Banyak sekali contoh dapat diambil: memberantas kemiskinan dengan ‘memberantas orang miskin’ melalui razia dan kebijakan-kebijakan kejam terhadap kelompok tidak berpunya, melihat korupsi sebagai hanya dilakukan orang lain dan tidak diri sendiri. Dan memiliki keberanian untuk menyatakan sikap, tidak harus dengan cara provokatif dan dikotomis (menyalahkan pihak lain), karena yang model begini malah dapat mengeruhkan situasi, dan tidak jarang, setelah diteliti ternyata ia sendiri tidak memiliki integritas diri.Melihat masalah-masalah sosial sebagai ‘masalah kita dan kekitaan ‘ merupakan sikap sangat penting.

Hari ini sejarah kembali mengetuk pintu rumah kita, hanya mereka yang berjiwa pemimpin akan punya cukup keberanian untuk membukakan pintunya: bersiap menerima kenyataan sejarah apa pun yang akan datang. Itulah yang dilakukan oleh dr Soetomo, dr Wahidin Soedirohoesodo, dan kawan-kawan pada 101 tahun lampau.

Harapan dan perwujudan keinginan seluruh bangsa Indonesia dengan melahirkan pemimpin pemimpin baru yang sebenarnya akan sama sama kita buktikan pada pilpres beberapa waktu lagi, selamat menconterng! Selamat mencari pemimpin pemimpin penerus perjuangan kebangkitan bangsa. Wallohu a’lam

SDM DAN DUNIA PENDIDIKAN KITA

Dalam sejarah perkembangan ekonomi di banyak negara industri yang telah dibuktikan melalui tesis human investment, tentang pentingnya peran kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Berdasarkan tesis tersebut telah muncul salah satu strategi pembangunan yang dikenal dengan istilah human-reseources based economic development, yang telah dipraktekkan dan mengantar negara-negara, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapore menjadi negara-negara industri baru di kawasan Asia.

Peran kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan negara salah satunya dipacu melalui dunia pendidikan Indonesia dewasa ini, dan harapan di masa depan. Dalam kaitan ini menarik untuk dikaji bagaimana kualitas pendidikan kita dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sebagaimana diharapkan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif, efisien, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global.

Menilik Orientasi pendidikan Indonesia selama ini yang cenderung memperlakukan peserta didik berstatus sebagai obyek atau klien, pendidik berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktrinator, materi bersifat subject oriented, dan manajemen bersifat sentralistis. Orientasi pendidikan tinggi yang kita pergunakan juga menyebabkan praktek pendidikan kita mengisolir diri dari kehidupan yang riil, dan kurang relevan antara apa yang diajarkan dengan kebutuhan dalam pekerjaan, terlalu terkonsentrasi pada pengembangan intelektual yang tidak berjalan dengan pengembangan individu sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkepribadian. Proses belajar mengajar didominasi dengan tuntutan untuk menghafalkan dan menguasai pelajaran sebanyak mungkin guna menghadapi ujian atau test, di mana pada kesempatan tersebut peserta didik harus mengeluarkan apa yang telah dihafalkan.

Akibat dari praktek pendidikan semacam itu muncullah berbagai kesenjangan yang antara lain berupa kesenjangan akademik, kesenjangan okupasional dan kesenjangan kultural. Kesenjangan akademik menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari di sekolah tidak ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenjangan okupasional, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, memang bukanlah sernata-mata disebabkan oleh dunia pendidikan sendiri. Melainkan, juga ada faktor yang datang dari dunia kerja. Sedangkan, kesenjangan kultural ditunjukkan oleh ketidakmampuan peserta didik memahami persoalan-persoalan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi bangsanya di masa depan. Kesenjangan kultural ini sebagai akibat lembaga lembaga pendidikan tidak mampu memberikan kesadaran kultural-historis kepada peserta didik sebagai bagian persoalan yang dihadapi. John Simmon dalam bukunya Better Schools sudah memprediksi bahwa hasil pendidikan tradisional semacam itu hanya akan melahirkan lulusan yang hanya pantas jadi follower ketimbang jadi leader. Jenis kerja yang mereka pilih pun adalah kerja yang sifatnya rutin dan formal, bukannya kerja yang memerlukan inisiatif, kreatifitas dan entrepreneurship.

Menanggapi kesenjangan okupasional, dimana yang terjadi adalah kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja memperlihatkan bahwa kondisi pendidikan kita dipandang sangat memprihatinkan dimana hasil lulusan kita belum seluruhnya memenuhi harapan masyarakat. Bahwa lulusan di sekolah kita, baik sekolah menengah maupun di perguruan tinggi, tidak memiliki kapasitas dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Menurut Hough & Wiranta kualitas sumber daya kita rendah karena (1994) “ there are twin problems of quality and relevance : graduates are widely such lacking skills that employers need and as having had no practical work experience “. Hal ini dapat kita interpretasikan bahwa saat ini, terjadi gap kualitas tenaga kerja antara dunia usaha dengan dunia pendidikan. Dimana kualitas lulusan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh dunia usaha atau dunia kerja.

Tudingan dunia usaha/dunia kerja atas kualitas kerja yang tidak siap kerja ini bukan tanpa fakta dan data, dari hasil studi dari United Nations for Development Program (UNDP), kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 174 negara di dunia. Sementara itu, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand masing-masing berada pada peringkat ke-41 sampai 44. Posisi negara kita bahkan di bawah Vietnam. Bahkan tahun depan saja Indonesia sudah harus mempersiapkan diri menghadapi limpahan tenaga kerja baru dibidang kesehatan, dengan pertukaran tenaga kerja keperawatan diwilayah Asia, dimana Philipina sudah jauh jauh hari mempersiapkan para perawatnya dengan membekali berbagai keahlian dan kemampuan untuk menunjang potensi sumber daya manusia, bahkan hampir 50% perawat asal Philipina sudah menguasai bahasa indonesia, bagaimana dengan kita?

Adanya kesenjangan tersebut juga telah menyumbang jumlah pengangguran di berbagai tingkat pendidikan mulai tahun 2004 sampai tahun 2008. Pengangguran dalam kajian secara makro disebabkan adanya : (1) kebijakan pendidikan yang tidak berorientasi pada kebutuhan pasar, (2) kebijakan ekonomi khususnya investasi yang tidak mampu menyediakan lapangan kerja sesuai dengan jumlah angkatan kerja, dan (3) kebijakan pembangunan ekonomi yang cenderung berorientasi pada padat modal ketimbang pada padat karya. (Syafri ;2008)

Dengan melihat adanya peranan kuat dari pendidikan dalam menyiapkan pasar tenaga kerja maka tentu saja hal ini memperkuat asumsi telah terjadi diskualitas SDM disebabkan adanya ketidak sesuaian lulusan yang dipersiapkan oleh dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar, dan tentu menjadi tanggungjawab dunia pendidikan. bahwa pendidikan memiliki tanggungjawab besar, oleh karena itu jika kualitas SDM rendah maka perlu dipertanyakan ada apa dengan pendidikan kita ?. Kegagalan penyiapan kualitas SDM dan menurunnya daya serap lulusan berarti kegagalan lembaga pendidkan melakukan tugas walau berbagai upaya telah dilakukan, kebijakan dan program-program pendidikan telah ditetapkan, berbagai penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan, dan langkah-langkah strategi pendidikan juga telah ditempuh, bahkan perangkat hukum bidang pendidikan pun sudah banyak diterbitkan. Akan tetapi bagaimana hasilnya? Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan akibat dari rendahnya kualitas sistem pendidikan.

Persoalan-persoalan pendidikan ditanah air, seperti tingginya angka putus sekolah, jumlah penduduk buta huruf yang masih tinggi, tantangan mutu pendidikan dalam menghadapi globalisasi, rendahnya peringkat HDI Indonesia dibanding negara lain didunia,bahkan negara tetangga sekalipun, dan kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, belum lagi penanganan pendidikan terhadap korban bencana dan akibat konflik sosial di berbagai daerah yang belum tuntas, merupakan sebagian indikator-indikator yang kita ketahui dan masih banyak lagi persoalan lain dalam dunia pendidikan kita., yang kesemua tak bisa lepas dari peranan sumber daya manusia itu sendiri, tentu saja, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan penanganan serius apabila kita ingin menjadi sebuah bangsa yang sejajar dengan negara-negara maju, tak hanya selalu jadi follower tapi juga bisa menjadi creator terdepan diantara negara negara lainnya didunia. Wallohu a’lam ….

jam tiga pagi

Puteri malam sudah mampir sedari sore

Meniupkan sihir mimpinya

Dan boleh dimiliki oleh siapa saja

Anaku pun terlelap dengan cantiknya

Tapi tidak denganku

Malam terasa berat kuliwati

Sang penjaga malam masih enggan

Mampir padaku..

Otakku masih mengembara

Disebuah sudut jalan hidup

Pikiranku masih berkelana

Kelangit langit tak terhingga

Lalu aku melihat jiwaku..

Dia berpaling dariku, kemudian..

Duduk dibawah pohon kesepian..

Disebuah ladang.. dan savanna gersang..

Jauh dari kehidupan..

Jam tiga pagi..

Aku menyaksikan

Jiwaku menangis pilu..

Aku hanyalah ketiadaan..

Jiawku laksana pohon tua

Menyesaki rongga kehidupan

Jiwaku tak bisa mengusir badai

Jiwaku seperti cermin buram

Jiwaku adalah bayangan

Tangisan masa silam

Aku lihat jiwaku

Kulihat diriku

Dan sang penjaga malam

Yang masih bertahan hingga tiga jam menuju pagi

Mendatangiku dari keabadian..

Mengelilingiku, melagukan ratapan kenangan

Membawaku pada kematian..

Lalu, lenyap… sunyi….

Dan..

Menjelang pagi

Jiwaku masih saja sendiri..

aku datang

aku datang..

diantara sepertiga malam
yang semakin sunyi
diantara daun daun berpagar duri
ada sepotong duka
dengan langkah semakin goyah lelah
adalah aku,
tertunduk lesu,terbaring kaku
terkapar diantara rerumputan, disela dingin malam
dan sepotong bulan

tapi jalan mesti kutuntaskan
cahaya itu datang
menuju muara harapan
kubelokkan ketepian
ah…
lagi lagi…jalanku semakin panjang
tak kutemukan kayu
tak kutemukan gunung
tiada pula batu..
hingga jalan ku kembali buntu
tapi aku telah jauh berjalan..
haruskah aku pulang…?
ahh..
aku tetap mesti kesana..
ada tangan melambai disana
memanggil nama,memanggil jiwa
hingga kucampakkan pakaian,
telanjang…lalu tenggelam
ahh… Tuhan
kepada mu aku datang…

dan cinta

Dan cinta..

Dibalik pesona
Aku tidak mencari makna
Kulihat bayangmu dalam kaca
Dengan raut wajah yang sama
Kuingat jarimu..
Dengan lekuk bibir diremas cinta
Dan kita tak beranjak dari sudut kamar

Tempat kita terdampar
Letih debar jantung seirama
Karna bertukar dua nyawa
Karna ..
Kita tak berbeda
Kecuali pintu..
Dimana cinta kita menanti
hingga menunjuk pada mati.

aku seperti mimpi

Aku seperti mimpi..

pada siang hari
bayangku menghilang
padahal dalam mimpi
lidahku masih mengecap manis tubuhmu
hingga pasrah
tanpa melawan
tanpa berpesan
sepanjang malam, telanjang..
terus melayang..
hingga hari menghembus kemari
lantas,
begitu sunyi..
kekasihku..
aku ingin lari dari diriku…

dia

kemarin
kutemukan dia
dalam satu episod
dan sepenggal kisah lama
nan.. abadi

tatap matanya masih sama
berpendar tajam
mengingatkanku pada satu hal

kemudian
kutemukan kembali
apa yang kucari
tapi..
terasa jauh perjalanan ini

Dia…..
sosok itu..
mengingatkanku
pada dosa dan cinta
pada perih dan luka
pada jiwa nan nestapa
pada bahagia dan nelangsa
pada hidup sebenarnya

sungguh…
kurindukan kau..
tapi dayaku tak ada
aku hanya bisa melihatmu dalam kaca
aku hanya bisa melihatmu
dalam bayang fatamorgana…
aku hanya melihatmu diujung senja

aku hanya bisa melihatmu
dalam seribu bahasa..
dan.. aku
kehilangan bahagia..

sesal

Pada angin.. kuceritakan

Tentang pintu yang pernah kita lewati

Kadang terasa menyejukkan

Juga panas

Penuh erangan

Mimpi siang hariku

Tercecer dipintu kebimbangan

Dan..

Kisah asmara terulang kembali

Seperti adam dan hawa

Yang terjerat dosa

Di pintu surga

Telah ada sejak dulu

Kesaksian manusia untuk berbuat dosa

Terjebak keadaan

Merasa bersalah atau berdosa

Menjadi hal biasa

Seperti aku

Yang terjebak pada rutinitas

Pada pesta yang sengaja aku ciptakan

Pada dosa yang setiap saat biasa aku buat

Sesal..

Tak bisa cegah apapun

Semua melaju tanpa makna

Bergerak dalam Lumpur sesak dosa

Dan menjadi terbiasa

Atau

Kadang menjadi tak terbiasa

Karena jebakan itu

Kucipta sendiri

Kutata sendiri

Dan..

Akupun

Terbiasa

Dalam sesal…

adalah tariku

Sejak lama kutemukan hidupku

menari

Bergerak gemulai

Diatas panggung sandiwara keabadian

Entah berdinding

Atau tanpa batas

Pentasku suwung

Tanpa pengunjung

Disana aku lentikkan jemari

Tanpa musik mengiringi

Dan seperti biasa

Aku menari sendiri

Aku tidak sintal

Selayaknya penari

Aku tidak lentur

Selayaknya gerak penari

Yang aku tahu

Tugas penari

Melenggok, memuaskan, memberi keramaian

Bagi penonton tayub yang menuntut

Aku menari

Merayakan tubuhku

Merayakan sepiku

Tubuhku bukan milikku

Sepiku adalah milikku

Aku menari

Tanpa tepuk tangan

Menari

Dalam keabu abuan

Menari

Dalam kesepian

aku menangis

Aku menangis ketika senja

Ketika kau menghisap arak masalaluku

Bulan tiba tiba menjadi hijau

Dan matahari memperlihatkan bopeng wajahnya yang bernanah

Seperti siuman dari siang dari malam

Aku berteriak…

Bencana! Bencana!

Tapi kau malah menyapa.

“ah, ini kan Cuma kiamat biasa!”

Dan kau kembali tertidur dan tersenyum manis

Semanis senyum bayi tetanggaku ketika tidur

Dan senyum itu menjadi lambang kekasih masa kini

Adalah senyum yang ribuan tahun

Lenyap dari tumpahan waktu sehari hari

Senyum yang memancarkan kelicikan dan aneh..

Hingga aku

Mesti menangis lagi..

Ketika subuh, ketika embun,

Hening dan kebersihan telah menjadi rombeng lapuk

Di kesadaran siang kita

Tapi kau,

Lagi tersenyum dan..

Cuma tersenyum

Ketika kau lihat bunga diteras rumahmu

Menjadi layu..

Sebab embun syanida menyiramnya..

Melahirkan dan mati adalah soal biasa

Memang begitu biasanya

Dan..

Siapapun merasa memiliki hak

Untuk mematikan dan melahirkan

Kehidupan seseorang

Dan katamu

Aku tak berhenti menangis

Karena tak sekejap pun aku tak mampu berhenti berfikir

Sejatinya

Hendak kuenyahkan hati yang tiba tiba simpati

Hendak kuhilangkan segala yang bugil

Agar engkau terpanggil

Lalu kuambil lagi doa doa

Secepat itu pula kubuat rekaman rekaman doa

Aku mengenang

Untuk mengetahui alasan

Kenapa aku menangis

PARADIGMA BARU PERADILAN AGAMA DALAM ANALISIS SISTEM PERADILAN SATU ATAP

PARADIGMA BARU PERADILAN AGAMA
DALAM ANALISIS SISTEM PERADILAN SATU ATAP
A. Kadir Sobur*
Abstract: The issuance of UU (Regulation) Number 3 Year 2006 as an alteration to UU Number 9 Year 1989 on Religious Judicature has brought about significant change towards the institution itself. The change has partly dealt with the principle law of court implementation be its position, structure, and authority. There was, in fact, a great change when Religious Judicature has an authority to accept, decide, and solve cases related to shari`a economic without any controversy. It has indicated the change of paradigm of judicature institution from dealing merely with domestic spheres (ahwal syakhshiyyah) into broader matter, namely domestic and public matters (mu`âmalah), mainly zakat, infaq, and shari`a economic sectors under one-roof court system. Consequently, such shifting paradigm has caused the expansion of law subjects; not only persons but also corporate bodies.
Key Words: Peradilan Agama, Sistem Peradilan Satu Atap, dan Reformasi Hukum.
Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa, pembaharuan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke tingkat Peraturan Desa, dan pembaharuan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan perkataan lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan (Institutional reform), reformasi perundang-undangan (instrumental reform), dan reformasi budaya hukum (cultural reform).
Pembenahan sistem dan politik hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 salah satunya diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki struktur (kelembagaan) hukum dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agara peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran.
Ketika Daniel S. Lev memberikan kata pengantar dalam bukunya, Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions, menyatakan bahwa Peradilan Agama di Indonesia yang tampak rapuh ternyata tidak hanya tegak berdiri tetapi juga tumbuh lebih kuat, sedangkan di beberapa negara Islam institusi hukum keagamaan banyak yang dibatasi dan atau dihapus. Pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Peradilan Agama itu dihadapkan pada berbagai kontraversi dan tantangan, baik pada masa penjajahan maupun pada awal kemerdekaan. Namun demikian, ia terhindar dari kerapuhan bahkan posisinya menjadi lebih kuat.
Dalam rentang waktu 35 tahun terakhir (1972-2008) Peradilan Agama mengalami berbagai perubahan yang berarti. Perubahan itu antara lain berkenaan dengan dasar hukum penyelenggaraan peradilan, kedudukan, susunan, dan kekuasaannya. Bahkan mengalami lompatan ketika badan Peradilan Agama berwenang menerima, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari`ah tanpa kontroversi. Sementara itu, ekonomi syari`ah merupakan entitas baru dalam masyarakat Islam Indonesia.
Selanjutnya, ketika UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diundangkan Peradilan Agama memiliki kedudukan yang kuat dan sejajar dengan peradilan lain, yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Yang membedakan keempat penyelenggara kekuasaan kehakiman itu ditentukan oleh bidang yirisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Namun demikian, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama, tidak memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sebelum dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri (dalam lingkungan Peradilan Umum), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Institusi pengukuhan itu baru dihapus ketika disahkan dan diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kedudukan dan kemandirian Peradilan Agama lebih kuat ketika diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya hal itu lebih kuat lagi berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan konstitusi itu ditindaklanjuti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; kemudian UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pergeseran Paradigma Peradilan Agama
Setiap yang pernah mempelajari sejarah peradilan agama akan mengetahui, politik kolonial sangat mengecilkan peradilan agama. Politik mengecilkan tidak hanya dalam mengurangi yuridiksi, melainkan segala syarat pengadilan yang layak ditiadakan; pengadilan agama tidak mandiri. Semua putusan baru mempunyai kekuatan eksekusi kalau sudah disetujui pengadilan negeri, yang dikenal dengan sebutan fiat eksekusi. Keadaan serba kurang diperhatikan berlanjut terus setelah merdeka. Suatu ketika kantor pengadilan agama menempati satu bagian masjid, berada dalam lingkungan Kantor Urusan Agama, dan lain-lain keadaan yang serupa itu.
Keadaan berubah setelah ada UU Nomor 14 Tahun 1970. Pengadilan ditempatkan sederajat dengan lingkungan badan peradilan lain. Pernah ada kesalahan, karena UU Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan lagi pranata fiat eksekusi. Hal ini kemudian dikoreksi oleh PP Nomor 9 Tahun 1975. Sejak saat itu, tidak ada lagi praktek fiat eksekusi. Pranata tersebut benar-benar hapus setelah ada UU Nomor 7 Tahun 1989. Hal itu menunjukkan tentang suatu dinamika Peradilan Agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk. Dinamika itu secara bertahab menuju ke arah kemajuan. Ini terlihat dalam berbagai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang sarat dengan pergeseran paradigma dari “peradilan semu” yang cenderung menampakkan diri sebagai instansi pemerintahan menjadi pengadilan yang sesungguhnya (court of law), yang memiliki ciri: hukum acara dan minutasi dilaksanakan secara benar, administrasi dilaksanakan secara tertib, dan putusan dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan perkara. Atas perihal tersebut dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 mengandung beberapa perubahan penting, bahkan terdapat beberapa ketentuan baru yang mencirikan pergeseran paradigma tersebut, yaitu antara lain tentang:
1. Dasar Hukum penyelenggaraan peradilan.
Sebelum UU Nomor 7 Tahun 1989 diundangkan, dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama bervariasi. Sebagian merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, dan sebagian produk pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum itu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: a) Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610); b) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan-Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639); dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).
2. Kedudukan Pengadilan.
Sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan lainnya, khususnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Hal itu tercermin dengan adanya institusi pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan lainnya. Ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, dinyatakan dicabut. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh jurusita. Kejurusitaan merupakan institusi bari di dalam susunan organisasi Pengadilan Agama.
3. Kewenangan Pengadilan.
Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1), “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Isla; c. Wakaf dan shadaqah”. Hal itu menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan di Jawa-Madura dikembalikan sebagaimana kewenangan yang berlaku sebelum tahun 1937. dengan perkataan lain, kewenangan pengadilan tersebut “lebih luas” dibandingkan pada masa sebelumnya (1937-1989). Sedangkan kewenangan Pengadilan Agama yang lainnya tidak mengalami perubahan. Namun demikian, menurut PP Nomor 45 Tahun 1957 kewenangan tersebut (selain perselisihan antara suami dengan isteri) berhubungan dengan”hukum yang hidup” diputus menurut hukum agama Islam. Kini, pengganti “hukum yang hidup” itu adalah hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut.
4. Kedudukan Hakim.
Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1), hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Hal yang sama berlaku bagi hakim dalam lingkungan Peradilan Umum dan hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pihak lainnya.
5. Hukum Acara.
Menurut ketentuan pasal 54, “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Hal itu menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum tertulis. Di samping itu, adanya kekecualian dan kekhususan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989. kekhususan itu meliputi prosedur cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan biaya perkara. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tersebar dalam berbagai sumber, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.
6. Penyelenggaraan administrasi peradilan.
Dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua jenis administrasi, yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum. Jenis pertama berkenaan dengan administrasi perkara dan teknis yudisial. Sedangkan jenis kedua berkenaan dengan administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata usaha. Oleh karena itu, di pengadilan terdapat dua jenis jabatan pengelola kedua jenis administrasi itu. Secara keseluruhan kedua jenis administrasi tersebut dikelola oleh panitera yang merangkap sebagai sekretaris pengadilan. Secara khusus, administrasi peradilan dikelola oleh wakil panitera; sedangkan administrasi umum dikelola oleh wakil sekretaris. Sebelum berlakunya UU tersebut administrasi pada pengadilan bercorak tunggal, dan dikelola oleh panitera kepala.
Selanjutnya, ketika dilakukan perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006, juga terdapat beberapa perubahan. Hal paling menonjol adalah bidang yurisdiksi yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu menunjukkan pergeseran paradigma badan peradilan yang semula terbatas pada bidang domestik (ahwal syakhshiyah) bergeser ke arah bidang yang lebih luas, yakni bidang domestik dan publik (muamalah), terutama di bidang zakat, infak, dan ekonomi syari`ah dalam suatu sistem peradilan satu atap. Pergeseran paradigma itu berkonsekuensi terhadap perluasan subyek hukum, tidak hanya orang tetapi juga badan hukum. Adapun tentang perubahan, Zainuddin Fajari menginventarisasi 15 pasal yang mengalami perubahan termasuk satu pasal sisipan.
Di antara perubahan tersebut yang cukup menonjol adalah sebagai berikut. Pertama, tentang Peradilan Agama, yang didefinisikan sebagai “salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”. Perkara tertentu dalam ketentuan pasal 2, merupakan hasil perubahan dari Perkara Perdata sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989. Hal itu memberi peluang kepada pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana (jinayah) sebagaimana menjadi kewenangan Mahkamah Syar`iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menjadi bagian dalam lingkungan Peradilan Agama.
Kedua, tentang pengkhususan pengadilan. Dalam pasal 3A, sebagai sisipan antara pasal 3 dengan pasal 4, diatur, “dalam lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan ini dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2004, “Peradilan Syari`ah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum”.
Ketiga, tentang pembinaan dan pengawasan. Menurut ketentuan pasal 5, “Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finasial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Sementara itu, menurut pasal 12, “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung”. Ketentuan ini merupakan implementasi sistem peradilan satu atap sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004.
Keempat, tentang pengangkatan hakim. Menurut ketentuan pasal 15, “Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung”. Ketentuan ini merupakan salah satu konsekuensi dari sistem peradilan satu atap yang melepaskan keterlibatan Menteri Agama dalam proses pengangkatan dan pemberhentian hakim.
Kelima, tentang kewenangan pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari`ah. Berdasarkan pada sembilan tugas peradilan agama tersebut terdapat paradigma baru dalam lingkungan peradilan agama, yaitu pengaturan tentang tugas peradilan agama dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari`ah. Dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari`ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari`ah, antara lain meliputi: Bank syari`ah, lembaga keuangan mikro syari`ah, asuransi syari`ah, reasuransi syari`ah, reksadana syari`ah, obligasi syari`ah dan surat berharga berjangka menengah syari`ah, sekuritas syari`ah, pembiayaan syari`ah, dana pensiun lembaga keuangan syari`ah, dan bisnis syari`ah. Apa yang terkandung dalam ketentuan di atas, selain memperluas kompetensi absolut pengadilan, juga menghapus ketentuan tentang pilihan hukum sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 1989.
Keenam, tentang sengketa hak milik. Menurut ketentuan pasal 50 ayat (2), “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”. Ketentuan ini selain menambah keluasan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama juga mempertegas kemandiriannya, terutama dalam menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain di kalangan orang-orang yang beragama Islam.
Ketujuh, tentang itsbat kesaksian rukyat hilal. Menurut ketentuan pasal 52A, “Pengadilan Agama memberi itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai penyambung matarantai hubungan antara pengadilan dengan Departemen Agama, yang secara historis lahir dan dibesarkan oleh dan dalam Departemen itu meskipun yang diatur hanya aspek peradilannya saja. Atas perihal tersebut, dalam penjelasan pasal itu dinyatakan, “selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan penanggalan 1 (satu) Ramadhan atau 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat”.
Perubahan-perubahan tersebut memiliki dimensi ganda. Pertama, sebagai peluang bagi badan Peradilan Agama untuk melaksanakan tugas utamanya secara maksimal sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan. Kedua, sebagai tantangan untuk melengkapi berbagai kebutuhan yang dapat mendukung berfungsinya pengadilan tersebut. Berkenaan dengan dimensi kedua ini, terdapat tuntutan kebutuhan internal dan eksternal agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Pertama, kebutuhan atas ketersediaan hukum substantif di bidang ekonomi syari`ah. Penyusunan dan perumusan hukum substantif ini dapat dikatakan mudah tapi sulit. Mudah, karena relatif netral dan penggunaannya terbatas. Tidak sepeka hukum keluarga, apalagi hukum kewarisan yang akan berbenturan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh berbagai kelompok etnis. Sulit, karena ekonomi syari`ah belum menjadi entitas yang ajeg dalam masyarakat Islam Indonesia yang sebagian besar komunitas pedesaan dan berada dalam pengaruh mazhab Syafi`i. Oleh karena itu, penyusunan dan perumusan membutuhkan waktu yang memadai, termasuk untuk memilih instrumen hukum yang dapat menghindarkan gejolak. Dalam konteks ini, apa yang tersurat dalam Majallah al-Ahkam al-`Adliyah dapat dijadikan salah satu referensi meskipun bermazhab Hanafi.
Kedua, manakala hukum substantif itu telah dirumuskan membutuhkan sosialisasi secara maksimal, terutama di kalangan masyarakat yang membutuhkannya. Sosialisasi hukum, ini relatif agak mudah karena yang membutuhkannya terbatas terutama kalangan pelaku bisnis yang terkonsentrasi di perkotaan. Atas perihal yang sama, sosialisasi hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan sebagaimana terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam masih memerlukan sosialisasi karena kepatuhan hukum masyarakat terkadang masih mendua.
Ketiga, berkenaan dengan kepatuhan hukum masyarakat menunjukkan bahwa perkara yang diterima dan diputus pengadilan relatif menurun ketimbang pada masa awal berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. terdapat indikasi “praktik peradilan” di luar pengadilan yang berada di luar jangkauan peraturan perundang-undangan. Boleh jadi, norma lokal yang dipandang sakral dijadikan rujukan dalam memecahkan sengketa dalam keluarga terutama perceraian, yang menjadi perkara terbesar yang diterima dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
Komposisi Peradilan Agama dalam Sistem Satu Atap
Wacana tentang peradilan satu atap telah muncul pada masa Orde Baru, terutama bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Gagasan itu muncul di kalangan praktisi hukum, terutama pengacara. Pengadilan itu dibina dan diawasi oleh dua badan penyelenggara negara, yakni yudikatif dan eksekutif. Pembinaan teknis yudisial oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial oleh Departemen Kehakiman (kini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Hal itu dipandang sebagai praktik pembinaan yang dualistis, yang dapat memecah kebebasan dan kinerja pengadilan terutama hakim. Tugas fungsionalnya dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung; sedangkan nasibnya ditentukan oleh Pemerintah (Departemen Kehakiman).
Wacana itu semakin berkembang ketika muncul tuntutan reformasi total sebagai respon terhadap krisis berbagai bidang. Reformasi itu bergulir untuk merombak tatanan berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa, termasuk ‘penyatuatapan’ pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Awal reformasi (1999) dimulai dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pada masa Orde Baru ditabukan. Atas perihal yang sama pada tahun itu disahkan dan diundangkan sebanyak 56 buah undang-undang, termasuk UU Nomor 35 Tahun 1999 yang dijadikan dasar kebijakan peradilan satu atap.
Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999, “(1) Badan-badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sedangkan menurut ketentuan pasal 11A ayat (1) dan ayat (2), “(1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku; (2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Sebagai pelaksanaan kebijakan peradilan satu atap itu dilakukan perubahan beberapa undang-undang yang produknya adalah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebagai pengganti UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman); UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sistem Satu Atap
Dari sejumlah komentar mengenai makna satu atap sistem peradilan, terkadang terkesan ada ketidak tepatan memahami cakupan sistem peradilan satu atap. Untuk lebih memahami hal tersebut, perlu diperhatikan dua fungsi utama pengadilan. Pertama, memeriksa, dan memutus perkara, lazim juga disebut tugas mengadili. Dalam tugas memeriksa dan memutus perkara termasuk tugas-tugas kepaniteraan dan kejurusitaan yang berkaitan dengan fungsi memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan. Melaksanakan putusan, yang lazim disebut eksekusi harus ditempatkan sebagai satu rangkaian memeriksa dan memutus perkara. Suatu perkara baru dianggap selesai kalau sudah dilaksanakan. Karena itu, dalam memutus perkara seorang hakim harus memperhitungkan juga pelaksanaannya. Suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan. Apalagi kalau suatu putusan malah melahirkan perkara baru. Kedua, membina organisasi, menyelenggarakan administrasi keuangan dan kepegawaian.
Fungsi pertama, lazim disebut sebagai fungsi yudisial (judicial function). Ini yang disebut Montesquieu dan seterusnya sampai hari ini sebagai kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan (judicial power). Di manapun dan kapanpun hanya pengadilan yang mempunyai kekuasaan mengadili atau kekuasaan memeriksa dan memutus perkara. Ada kemungkinan suatu badan yang bukan badan peradilan tetapi menjalankan fungsi peradilan, yang dalam dunia ilmu pengetahuan hukum (legal science) disebut sebagai badan peradilan semu (quacy judicial, quasirechtspraak). Karena biasanya kompetensi badan ini di lapangan hukum administrasi, maka dalam khazanah hukum Belanda disebut “quasiadministratiefrechtspraak”. Walaupun bersifat semu, harus dipenuhi syarat sebagai badan peradilan yaitu harus independen. Adapula badan lain yang biasanya disebut “badan kehormatan” atau “majelis kehormatan” atau “dewan kehormatan”. Badan ini bukan penegak hukum, melainkan penegak etika. Penegakkan etika adalah penegakkan disiplin. Sanksi etik adalah disiplin. Kadang-kadang kita bercampur aduk antara penegak hukum dan penegak etika (disiplin). Tetapi ada juga badan kehormatan sebagai forum pembelaan sebelum sanksi hukum dijatuhkan, misalnya “majelis kehormatan hakim”. Badan-badan administrasi dapat juga memutus yang bersifat menghukum seperti “schorsing”, tetapi tidak bersifat mengadili, karena itu dapat digugat ke pengadilan.
Kekuasaan kehakiman harus independen, lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Dalam kaitan dengan sistem satu atap, hal tersebut telah ada dan dijalankan sejak Indonesia merdeka karena merupakan perintah UUD, bahkan telah ada sejak masa kolonial. Hal ini menunjukkan sistem satu atap untuk fungsi memeriksa dan memutus perkara, termasuk membuat ketetapan, telah dijalankan pengadilan atas dasar ketentuan UUD dan perwujudan salah satu asas negara berdasarkan hukum. Dengan demikian, sistem satu atap yang dimulai UU Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, hanyalah mengenai soal keorganisasian, ketenagaan (kepegawaian) dan keuangan, bukan mengenai kekuasaan kehakiman. Kalau demikian, mengapa satu atap dianggap penting untuk menunjang independensi kekuasaan kehakiman? Barangkali hal ini merupakan kasus khusus Indonesia dan beberapa negara lain seperti Thailand, yang pernah mengalami kekuasaan kediktatoran yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Dibanyak negara, seperti negara Eropa, bahkan Amerika Serikat, masalah organisasi, ketenagaan, dan keuangan atau bagian tertentu dari urusan-urusan tersebut, dijalankan oleh Pemerintah. Indonesia selama Orde Lama dan Orde Baru, mengalami pengaruh Pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman melalui wewenang keorganisasian, ketenagaan dan keuangan tersebut. Bahkan di masa Orde Lama, diciptakan hukum (UU Nomor 19 Tahun 1964) yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mencampuri suatu proses peradilan yang sedang berjalan.
Pemindahan urusan organisasi, ketenagaan, dan keuangan ke Mahkamah Agung, membawa konsekuensi perubahan tanggungjawab pembinaan peradilan. Selama ini ada dua pembinaan peradilan. Pertama, Mahkamah Agung; membina dan mengawasi jalannya peradilan (fungsi yudisial) yang dijalankan pengadilan tingkat pertama dan banding. Kedua, Departemen dan MABES TNI membina keorganisasian, ketenagaan, dan keuangan.
Sejak satu atap, Mahkamah Agung menjadi pembina tunggal, baik untuk fungsi peradilan maupun urusan keorganisasian, ketenagaan, dan keuangan. Semua lingkungan peradilan ada di bawah tanggungjawab Mahkamah Agung. Terdapat kebaikan dan kekurangan sistem satu atap, yaitu sebagai berikut:
a. Kebaikan; pertama, ada kesatuan pembinaan, kesatuan tanggungjawab, kesatuan perencanaan, dan kesatuan program. Kesatuan ini sangat penting untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, penghematan sumber daya (resources), dan kesatuan komando. Memudahkan kendali dan kontrol serta menentukan pertanggungjawaban. Kedua, ada pembinaan yang sama terhadap semua lingkungan badan peradilan. Ketiga, pengadilan akan mengikuti standar-standar menimal yang telah berjalan. Keempat, lebih memudahkan membangun kesatuan korp. Tidak akan ada perasaan lingkungan tertentu lebih unggul dari lingkungan peradilan lain. Sebaliknya peradilan tertentu tidak pula merasa rendah dari lingkungan peradilan lainnya. Namun perlu dicatat, persamaan tidak berarti serba sama. Kalau dibutuhkan berbeda tetap harus berbeda. Dalam hal tertentu dianggap baik dijalankan atau ditempati lingkungan peradilan umum biarkan tetap pada peradilan umum. Persamaan tidak harus diartikan harus menerima tempat dan jatah yang sama. Kalau suatu saat, suatu lingkungan karena keadaan harus agak berlebih harus diterima secara wajar. Semua lingkungan peradilan harus memupuk semangat satu untuk semua dan semua untu satu. Satu mewakili semua dan semua mewakili yang satu.
b. Kekurangan. Pertama, organisasi Mahkamah Agung mungkin menjadi terlalu besar, sistem pengelolaan lebih kompleks, pengawasan dan pembinaan internal menjadi lebih sulit. Hal yang sangat memerlukan perhatian yaitu kemungkinan percampuran yang tidak sehat antara administrasi perkara dan administrasi bukan perkara. Untuk mengurangi kekurangan tersebut diperlukan sistem pengorganisasian dan administrasi yang canggih, kumpulan tenaga yang cakap, trampil, dan berintegritas, serta partisipasi sosial yang baik. Kedua, acapkali dirasakan tidak mudah menyesuaikan diri dengan keadaan baru, sehingga ada kemungkinan wujud berbagai kebimbangan atau perasaan belum terima, bahkan ada semacam perasaan gegar budaya (cultural shock) dalam lingkungan yang baru termasuk berbagai purbasangka yang tidak bermanfaat. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran upaya membangun kesatuan dan persatuan di antara semua lingkungan badan peradilan.
Antara Peluang dan Tantangan Sistem Satu Atap
Satu atap adalah peluang dan sekaligus tantangan. Sebagai peluang, satu atap memberi dasar untuk mempercepat “pembaharuan” peradilan agama untuk mengejar ketinggalan dari lingkungan badan peradilan lain terutama lingkungan peradilan umum. Ketinggalan-ketinggalan tersebut meliputi prasarana dan sarana, sistem managemen yang meliputi organisasi, ketenagaan, keuangan, pengawasan (kendali) dan evaluasi. Di balik peluang, satu atap menimbulkan pula berbagai tantangan, antara lain: 1) perubahan wawasan, yang mencakup antara lain, sebagai subsistem peradilan, harus membangun kesadaran kesatuan, kesadaran menjadi peradilan yang mampu melakukan aktualisasi menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan perkembangan baru. 2) membangun sikap percaya diri untuk bersama-sama lingkungan peradilan lain membangun tata peradilan yang berwibawa, terhormat, dan dihormati. 3) perubahan tata kerja untuk mewujudkan sistem satu atap sebagai suatu kenyataan yang meningkatkan kepuasan pencari keadilan, baik dalam penanganan perkara sistem pengelolaan administrasi, termasuk suasana lingkungan kerja. 4) perubahan penampilan yang akan menambahkan kewibawaan. 5) meningkatkan terus kualitas untuk menjadi hakim yang baik.
Penutup
Kebijakan pembinaan Satu Atap oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial). Cetak biru yang dibuat dalam rangka mendukung Mahkamah Agung untuk melaksanakan pembinaan satu atap lembaga peradilan telah dibuat secara komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan langkah-langkah perioritas dalam pembenahan lembaga peradilan. Untuk menuju ke arah itu akan dihadapkan kepada berbagai tantangan, yang melibatkan unsur normatif, unsur sumberdaya manusia, dan unsur sumberdaya amwal.
Atas perihal tersebut ada beberapa agenda yang dihadapkan kepada berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap efektifitas tugas badan peradilan Agama serta kinerja unsur-unsur manusia di dalamnya pada masa penyatuatapan. Pertama, meningkatkan efektifitas tugas pengadilan terutama dalam memenuhi hajat para pencari keadilan dengan dukungan kemudahan dari Mahkamah Agung. Diharapkan peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan secara efektif dan merata. Kedua, meningkatkan profesionalisme para hakim dan jajaran pendukungnya sehingga produk kerjanya memiliki kualitas yang tinggi dan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan hukum Islam dalam konteks sistem hukum nasional. Ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang siap mengabdikan diri dalam lingkungan Peradilan Agama, baik sebagai hakim maupun panitera. Hal terakhir dapat dilakukan melalui kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Fakultas Syari`ah sebagaimana pernah dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan calon hakim dan calon panitera pengganti pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an. Selain itu, Fakultas Sayari`ah dapat memberikan kontribusi dalam penyiapan “calon” advokat yang akan mengabdikan diri dalam lingkungan Peradilan Agama.
Daftar Pustaka
Abdullah, Abdul Ghani, “Anatomi Norma Ideal dalam Tafsir Historik Undang-Undang Peradilan Agama”, Pidato Disampaikan dalam Upacara Pengukuhan Guru Besar Ilmu Peradilan Agama, pada Fakultas Syari`ah, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Tanggal 11 Maret 2000.
Anonimus, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyatuatapan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, Jakarta: Proyek Penyusunan Rancangan Undang-Undang Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
Bisri, Cik Hasan, “Paradigma Peradilan Agama dalam Kebijakan Peradilan Satu Atap”, Makalah Seminar “Paradigma Baru Peradilan Agama Dalam Sistem Peradilan Satu Atap” di Jatinagor, Sumedang, 2007.
——————-, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000 .
——————-, Peradilan Islam dalam tatanan Masyarakat Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
Fajari, Zainuddin, “Paradigma Baru Peradilan Agama”, makalah disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Tanggal 12 Juli 2006 di Jakarta.
Lev, Daniel S., Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions, Los Angeles: University of California, 1972.
Manan, Baqir, Fakultas Syari`ah dalam Perspektif Peradilan Satu Atap, Makalah Seminar “Paradigma Baru Peradilan dalam Sistem Peradilan Satu Atap”, Jatinagor, Sumedang, 2007.
Sabrie, Zuffran, ed., Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog tentang RUUPA, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
* Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi, Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 No. 1 Simp. Sungai Duren Mendalo Muara Jambi 36363.
Anonimus, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 89.
Daneil S. Lev, Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions, (Los Angeles: University of Califirnia, 1972), hal. ix.
Ketika pembahasan RUU Peradilan Agama di DPR-RI (Pebruari-Desember 1989), yang kemudian menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi polemik di kalangan politisi, akademisi, praktisi hukum, dan pemuka agama. Pandangan mereka disunting oleh Zuffran Sabrie dan diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Peradailan Agama dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog tentang RUUPA. Sementara itu, ketika pembahasan RUU perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yakni UU Nomor 3 Tahun 2006, sepi dari polemik dan konroversi.
Lihat Baqir Manan, “Fakultas Syari`ah Dalam Perspektif Peradilan Satu Atap”, Makalah Seminar “Paradigma Baru Peradilan dalam Sistem Peradilan Satu Atap” di Jatinagor, Sumedang, 2007.
Perubahan ini juga berlaku terhadap perlindungan atas wanita. Menurut Penjelasan Umum undang-undang tersebut “Untuk melindungi pihak isteri, maka gugatan perceraian dalam undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi termpat kediaman penggugat”. Dalam ketentuan sebelumnya digunakan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Ketentuan itu tidak berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; dan tidak pula dihapuskan. Ia masih tetap berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Lihat Cik Hasan Bisri, “Paradigma Peradilan Agama dalam Kebijakan Peradilan Satu Atap”, Makalah Seminar “Paradigma Baru Peradilan Agama Dalam Sistem Peradilan Satu Atap” di Jatinagor, Sumedang, 2007, hal. 4-5.
Cik Hasan Bisri, “Paradigma Peradilan…….., hal. 6.
Zainuddin Fajari, “Paradigma Baru Peradilan Agama”, makalah disampaikan dalam kegiatan “Sosialisasi Undang-Undang tentang Peradilan Agama”, tanggal 12 Juli 2006, di Bandung.
Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Lihat Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Majallah al-Ahkam al-`Adliyah yang berasal dari Turki telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. Lihat Cik Hasan Bisri, “Paradigma Peradilan Agama …….”, hal. 9.
Lihat Cik Hasan Bisri, “Dimensi Sosial Budaya dalam Pelaksanaan Kekuasaan Badan Peradilan Agama”, makalah diskusi reguler Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta.
Lihat Cik Hasan Bisri, “Paradigma Peradilan Agama…….”, hal. 10.
Cik Hasan Bisri, “Paradigma Peradilan Agama…….”, hal. 11.
Cik Hasan Bisri, “Paradigma Peradilan Agama…….”, hal. 10.
Lihat Baqir Manan, Fakultas Syari`ah dalam Perspektif……, hal. 5.
Lihat UUD 1945, Pasal 24, KRIS, Pasal 145, UUDS’50, Pasal 103. IS, Pasal 137: “Alle tussemkomst van de Regeering in zaken van justitie, niet bij deze wet toegestan, is verboden”.
UU Nomor 19 Tahun 1964, Pasal 19: “Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Penjelasan pasal ini menyebutkan: “Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membentuk undang-undang”. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut didapati keterangan: “Suatu lembaga yang baru adalah turut atau campur tangan Presiden dalam urusan peradilan. Bila kita memegang teguh trias politika, maka pastilah lembaga ini tidak akan ditolerir. Namun kita tidak mengakui lagi trias politika. Kita berada dalam revolusi dan demi penyelesaian revolusi tahap demi tahap sampai tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, kita persatukan segala tenaga yang progresif, termasuk badan-badan dan alat negara yang kita jadikan alat revolusi. Berhubung dengan itu trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia.

Pengertian Syariah, Fiqih, Qanun, Fatwa dan Qadha

Bab II
Pengertian Syariah, Fiqih, Qanun, Fatwa dan Qadha
A. Pengertian Syari’ah
Syariat/syariah (syarî‘ah) didefinisikan oleh para ulama ushul sebagai berikut:
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan iqtidhâ‘ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh‘i (kondisi) (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ‘ aw al-takhyîr, aw al-wadl‘i .
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-mukallafîn .
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd .
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dan berkaitan dengan iqtidhâ‘ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh‘i (kondisi) (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ‘ aw al-takhyîr, aw al-wadl‘i .
Dilihat dari sudut kebahasaan kata, syari’ah bermakna “Jalan yang lapang atau jalan yang dilalui air terjun.”
Syari’ah adalah semua yang disyari’atkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Qur’an ataupun melalui Sunnah Rasul.
Syari’ah itu adalah hukum-hukum yang disyari’atkan Allah bagi hamba-hamba Nya (manusia) yang dibawa oleh para Nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut far’iyah amaliyah (cabang-cabang amaliyah). Dan untuk itulah fiqih dibuat, atau yang menyangkut petunjuk beri’tiqad yang disebut ashliyah i’tiqadiyah (pokok keyakinan), dan untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid).
Pengertian syari’ah menurut Syaikh Mahmud Shaltut yakni, syari’at menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju manusia dan binatang untuk minum air. Menurut istilah ialah hukum-hukum dan tata aturan yang disyari’atkan Allah buat hamba-Nya agar mereka mengikuti dan berhubungan antar sesamanya.
Perkataan syari’ah tertuju pada hukum-hukum yang diajarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dimasukkan kedalamnya hukum-hukum yang telah disepakati (di ijma’) oleh para sahabat Nabi, tentang masalah-masalah yang belum ada nashnya dan yang belum jelasa dalam Al-Qur’an ataupun as-Sunnah (masalah yang di ijtihad), juga dimasukkan kedalamnya hokum-hukum yang ditetapkan melalui qiyas. Dengan perkataan lain syari’at itu adalah hukum-hukum yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah sebagai peraturan hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan oleh manusia didalam kehidupannya.
Pengertian syari’ah menurut Muhammad Salam Maskur dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamy. Salah satu makna syari’ah adalah jalan yang lurus.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jaatsiyah: 18
ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ اْلأَمْرِ فَاتَّبِعْهَاوَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ. (الجاثية: 18)
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jaatsiyah: 18)
para fuqaha memakai kata syari’ah sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasul-Nya, supaya para hamba-Nya itu melaksanakannya dengan dasar iman, baik hukum itu mengenai lahiriah maupun yang mengenai akhlak dan aqaid, kepercayaan dan bersifat batiniah.
Menurut asy-Syatibi di dalam kitabnya al-Muwafaqat, “Bahwa syari’ah itu adalah ketentuan hukum yang membatasi perbuatan, perkataan dan i’tiqad, orang-orang mukallaf.”
Demikianlah makna syari’at, akan tetapi jumhur mutaakhirin telah memakai kata syari’ah untuk nama hukum fiqh atau hukum Islam, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Atas dasar pemakaian ini, timbul perkataan: Islam itu adalah aqidah dan syari’ah sebagaimana dikemukakan Syekh Mahmud Shaltut. Syari’ah Islam adalah syari’ah penutup, syari’ah yang paling umum, paling lengkap, dan mencakup segala hukum, baik yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan.
B. Pengertian Fiqih
Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (fiqh) bermakna al-‘ilm wa al-fahm (ilmu dan pemahaman) . Sedangkan menurut Taqiyyuddin al-Nabhani, secara literal, fikih bermakna pemahaman (al-fahm) .
Sementara itu, secara istilah, para ulama mendefinisikan fikih sebagai berikut:
Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (‘amaliyyah) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (tafshîlî) .
Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah .
Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci .
fiqh adalah: diskursus tentang hukum-hukum syariah perbuatan (amaliyah) yang ditetapkan berdasarkan dalil spesifik. Atau fiqh adalah hukum itu sendiri.
Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan, bahwa fikih dan syariat adalah dua sisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan meskipun keduanya bisa dibedakan. Keduanya saling berkaitan dan berbicara pada aspek yang sama, yakni hukum syariat.
Fikih adalah pengetahuan terhadap sejumlah hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Sedangkan syariat adalah hukum Allah yang berlaku pada benda dan perbuatan manusia. Menurut Imam al-Ghazali, fikih mencakup kajian terhadap dalil-dalil dan arah yang ditunjukkan oleh dalil (makna), dari tinjauan yang bersifat rinci. Contohnya, penunjukkan sebuah hadis pada makna tertentu, misalnya nikah tanpa wali secara khusus . Sedangkan hukum syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ yang berhubungan dengan perbuatan hamba, baik dengan iqtidhâ‘, takhyîr, maupun wadh‘i.
Baik fikih maupun syariat harus digali dari dalil-dalil syariat: al-Quran, Sunnah, Ijma Shahabat, dan Qiyas. Keduanya tidak boleh digali dari fakta maupun kondisi yang ada. Keduanya juga tidak bisa diubah-ubah maupun disesuaikan dengan realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, realitas masyarakat justru harus disesuaikan dengan keduanya.
C. Pengertian Qonun
Qanun disebut juga dengan istilah Qanun-wadl’i yaitu undang-undang aturan manusia . Qanun artinya undang-undang, rich atau law, kata qanun sekarang di Barat dipakai dalam arti syari’at gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti “garisan”, kemudian dipakai dalam arti “kaidah”. Dalam Bahasa Arab qanun berarti “ukuran” dari makna inilah diambil perkataan : qanun kesehatan, qanun tabi’at, dan sebagainya. Fuqahak Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata “syari’at” dalam hukum syara’ sebagai pengganti qanun .
Qanun dapat juga berarti syari’at dalam arti sempit ahli fiqih memakai istilah syari’at dan qanun, sedangkan ahli Ushul Fqih memakai istilah hukum dalam arti qanun .
Kata qanun sekarang dipakai dalam arti :
(1). Code atau codex.
(2). Syara’ dan syari’at, atau jus, law, dro’t, recht.
(3). Kaidah-kaidah mu’amalah, atau lex, a law, loi Gezet.
Pernah pula kata syari’ah dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama Ushul mempergunakan kata qanun dalam arti pencipta undang-unang. Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti “kaidah fiqh”, karena kaidah fiqih itu mencakup bagian ibadah dan mu’amalah, sedangkan kaidah sebagai kata qanun hanyalah mengenai urusan mu’amalah saja. Al Ghazali dari golongan fuqahak memakai kata qanun – dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan. Dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam. Contoh Qanun di antaranya :
1. Pengaturan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang Syari’ah yang mencakup bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini diatur mulai dari bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya.
2. Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka, yang mencakup bidang qishash, hudud, diyyah, ta’zir, muamalat, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administarsi dan hukum tentang syarat-syarat penguasa.
3. Undang-undang Perkawinan Yordania Nomor 92 Tahun 1951 dengan nama Qanun, Huquq al-‘A’liah.
D. Pengertian Fatwa
Al-fatwa secara bahasa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminita fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminita fatwa tesebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminita fatwa disebut al-mustafti (Ensiklopedi Hukum Islam).
Terkadang terjadi kerancuan dalam membedakan antara fatwa dengan ijtihad. Ijtihad menurut Al-Amidi dan An-Nabhani adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil dzanni hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkan. Ifta hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad.
Seorang mustafti bisa saja mengajukan pertanyaan kepada seorang mufti mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Apabila mufti menjawabnya dengan perkataan, hukum masalah ini halal atau haram, tanpa disertai dalil-dalilnya secara terperinci, maka itulah fatwa. Fatwa dapat berbentuk perkataan ataupun tulisan.
Sebelum memberikan jawaban atau fatwa, seorang mufti pada dasarnya telah melalui proses yang mencakup empat hal, yaitu :
1) Apa hukum atas masalah yang dimaksud.
2) Apakah dalilnya
3) Apa wajh dalalah-nya.
4) Apa saja jawaban-jawaban/fatwa yang bertentangan di seputar persoalan yang dimaksud.
Berdasarkan hal itu, sebagian ulama ahli fiqh mensyaratkan seorang mufti itu harus ahli ijtihad (mujtahid). Sebab, empat proses tersebut di atas, menuntut kemampuan orang yang ahli ijtihad, di samping tentu saja dia adalah seorang muslim, adil, mukallaf, ahli fiqh dan memliki pemikiran yang jernih. Namun as-Syaukani tidak mensyaratkan seorang mufti itu harus mujtahid, yang penting dia ahli di dalam agama Islam.
Seorang mufti juga harus memperhatikan beberapa keadaan, seperti : mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi mustafti dan masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui implikasi dari fatwa yang dikeluarkannya sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan.
Seorang mufti tidak boleh berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan nash syar’i, meskipun fatwanya itu sesuai dengan madzhabnya. Ia juga tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses tarjih atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat.
Demikianlah kedudukan fatwa dalam jurisprudensi Islam. Walhasil, setiap fatwa yang bertentangan dengan nash-nash Al-Qur’an dan as-Sunnah yang qath’i adalah fatwa yang batil, tidak sah dan termasuk kebohongan atas nama Allah terhadap umat.
Di Indonesia, lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI ini di Indonesia membawahi semua kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam.
E. Pengertian Qadha
Makna al-Qadha’ secara bahasa, Al-Qadha’ (القضاء) berasal dari kata قضى-يقضى-قضاء; jamaknya أقضية. Kata al-Qadha’ merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna. AI-Quran mencantumkan kata al-Qadha’ dalam banyak ayat yang semuanya menggunakan makna bahasa, di antaranya: menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dsb.
Makna al-Qadha’ secara syar’i, sekalipun secara bahasa kata al-Qadha’ memiliki banyak makna, secara tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakkan istilah al-Qadha’ dalam masalah praktik dan putusan peradilan.
Para ulama memberikan beberapa definisi al-Qadha’ dalam pengertian syar’i ini. Menurut al-¬Khathib asy-Syarbini, al-Qadha’ adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fath al-Qadir, al-Qadha’ diartikan sebagai al-Ilzam (pengharusan); dalam Bahr al-Muhith diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam Bada’i ash-Shana’i diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).
Al-Qadha’ (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as¬-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasul SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan uqubat umumnya; juga dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah mazhalim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.
Ketika kekuasaan negara Islam semakin luas, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat sebagai qadhi (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Mu’adz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. Qadhi pada masa Rasul SAW, antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Masud, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy’ari, dan Mu’adz bin Jabal.
Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah.
Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.
Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

Bab III
Teori
A. Teori Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Islam
Teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam artikel ini mencoba mendeskripsikan beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia sejak kehadirannya hingga dewasa ini. Sekurang-kurangnya, ada lima teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu:
1. Teori Kredo atau Syahadat
Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.
Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah swt., maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah swt. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah swt. dan sekaligus taat kepada Rasulullah saw. dan sunnahnya.
Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb (The Modern Trends in Islam, The University of Chicago Press, Chicago, Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.
Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (Fiqh Siyasah Dauliyyah) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.
Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi’i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.
2. Teori Receptio in Complexu
Teori receptio in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg. Teori Receptio in Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya pelbagai kimpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyeleaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal senagai Nederlandsch Indie.
3. Teori Receptie
Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori Receptie dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronye dan kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. . Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Pan Islamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.
Teori Receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat. Teori Receptie berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.
4. Teori Receptie Exit
Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.
Teori Receptie bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikiandinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2).
5. Teori Receptie A Contrario
Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Kalau Teori Receptie mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum Islam, maka Teori Receptie A Contrario sebaliknya. Dalam Teori Receptie, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori Receptie A Contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
B. Pembidangan Ruang Lingkup Hukum Islam
Dalam bahasa sehari-hari kata hukum sering dikonotasikan dengan peraturan dan sejenisnya. Namun sesungguhnya kata hukum yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu “ﺤﮑﻢ“ (hukm) jamak dari ahkam yang berarti “putusan” (judgement, verdict, decision), “ketetapan” (provision), “perintah” (command), “pemerintahan” (government), “kekuasaan” (authority, power), “hukuman” (sentences) dan lain-lain. Kata kerjanya hakama yahkumu yang bermakna “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintahkan”, “menghukum”, “mengendalikan” dan lain sebagainya.
Selain dalam bahasa arab, istilah “hukum” juga dikenal dalam bahasa lain seperti law dalam bahasa inggris, recht dalam bahasa Jerman dan Belanda atau kata latin Ius. Kata “hukum” kemudian dipergunakan lebih jauh dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia seperti kata “hukuman”, “terhukum”, “penegak hukum”, “hakim”, “kehakiman”, “mahkamah” dan banyak lagi.
Kata hukum dalam al-Qur’an dipahami sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap suatu masalah. Putusan atau ketetapan yang tidak hanya mengatur hubungan antara khaliq (pencipta) dan makhluq (yang diciptakan) tapi juga antar manusia yang didalamnya mengatur tentang hukum amaliyah (fiqh), hukum tauhid (aqidah) maupun yang berhubungan dengan hukum etika (akhlaq). Oleh karena itu sering kita mendengar bahwa Islam paling tidak terdiri dari iman dan amal, yaitu keyakinan monotheis manusia yang dilingkupi dengan kompetensi keilmuan yang luas untuk secara tepat dan benar di amalkan baik untuk hubungannya dengan khaliq (sang pencipta) maupun dengan makhluq (yang diciptakan).
Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sementara dalam A Dictionary of Law dijelaskan tentang pengertian hukum sebagai berikut:
Law is “the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as Act of Parliament.
(Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur/memerintah masyarakat atau aturan apa pun yang dibuat sebagai suatu aturan hukum seperti tindakan dari Parlemen).
Selain berbagai makna syariat yang berkonotasi hukum, syariat dalam arti luas juga berarti segala hal yang ditetapkan oleh Allah. kepada mahluknya tentang berbagai kaidah dan tata aturan yang disampaikan kepada umatnya melalui nabi-nabinya termasuk Muhammad SAW baik yang berkaitan dengan hukum amaliyah (fiqh), hukum tauhid (aqidah) maupun yang berhubungan dengan hukum etika (akhlaq).
Ungkapan hukum-hukum syar’i menunjukkan bahwa hukum tersebut dinisbatkan kepada syara’ atau diambil darinya sehingga hukum akal (logika), seperti: satu adalah separuh dari dua, atau semua lebih besar dari sebagian, tidak termasuk dalam definisi, karena ia bukan hukum yang bersumber dari syariat. Begitu pula dengan hukum-hukum indrawi, seperti api itu panas membakar, dan hukum-hukum lain yang tidak berdasarkan syara’.
Hukum-hukum syar’i dalam fiqh juga harus bersifat amaliyyah (praktis) atau terkait langsung dengan perbuatan mukallaf, seperti ibadahnya, atau muamalahnya. Jadi menurut definisi ini hukum-hukum syar’i yang bersifat i’tiqadiyyah (keyakinan) atau ilmu tentang yang ghaib seperti dzat Allah, sifat-sifat-Nya, dan hari akhir, bukan termasuk ilmu fiqh, karena ia tidak berkaitan dengan tata cara beramal, dan dibahas dalam ilmu tauhid (aqidah).
Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah ini juga harus diperoleh dari dalil-dalil rinci melalui proses penelitian mendalam terhadap dalil-dalil tersebut. Berarti ilmu Allah atau ilmu Rasul-Nya tentang hukum-hukum ini tidak termasuk dalam definisi, karena ilmu Allah berdiri sendiri tanpa penelitian, bahkan Dialah Pembuat hukum-hukum tersebut, sedangkan ilmu Rasulullah saw diperoleh dari wahyu, bukan dari kajian dalil. Demikian pula pengetahuan seseorang tentang hukum syar’i dengan mengikuti pendapat ulama, tidak termasuk ke dalam definisi ini, karena pengetahuannya tidak didapat dari kajian dan penelitian yang ia lakukan terhadap dalil-dalil.
Hukum Islam yang tertuang dalam syari`at dapat dibagi atas tiga kelompok besar yaitu Hukum tentang `Aqidah yang mengatur keyakinan manusia terhadap Allah dan lebih bersifat privat yaitu antara manusia dengan tuhan, Hukum tentang Akhlaq yang mengatur etika berhubungan dengan manusia dan Hukum yang berkaitan dengan prilaku manusia (`Amaliyah atau Fiqh) yaitu hukum yang menata kehidupan manusia dengan manusia sehari-hari baik dalam fungsi vertikal (ibadah), pengaturan (muamalah) maupun penindakan (jinayah).
Karena ketiga fungsi tersebut, hukum Amaliyah dibagi dalam dua kategori yaitu `Ibadat (dimensi vertikal) dan Mu`amalat (dimensi Horizontal) yang terdiri atas Hukum Keluarga (Family Law), Hukum ekonomi, finansial dan transaksi, Peradilan, Hukum tentang warganegara asing (Musta’min) dalam Negara Islam, Hukum Antar Bangsa (International Law), Hukum Tata Negara dan Politik (siyasah), Hukum tentang Sumber-sumber Pendapatan Negara dan Hukum Pidana.
Hukum yang diatur dalam fiqh Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunat, mubah, makruh dan haram; disamping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa dan sebagainya.
Secara garis besar kandungan dalam Ilmu Fiqh ada tiga macam; Hubungan seorang hamba dengan Tuhan, dengan dirinya, dan dengan masyarakat luas. Sehingga semua masalah manusia diatur oleh Fiqh Islam, karena Fiqh bukan hanya mengurus urusan dunia saja namun juga urusan akhirat. Fiqh juga merupakan agama dan negara. Fiqh Islam selalu relevan hingga hari kiamat. Sehingga konsep yang ditawarkan oleh Fiqh Islam menjanjikan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Dari alasan itulah pembahasan di dalam Fiqh Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia dan kalau diperhatikan pembahasan Fiqh Islam dibagi menjadi tujuh kategori:
1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah seorang hamba terhadap Tuhannya, seperti; shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini disebut al-Ibadat.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti; pernikahan, perceraian, nafkah, dan lain-lain. Hukum-hukum ini disebut Ahwal al- Syakhsiyah.
3. Hukum yang berhubungan dengan pekerjaan, perekonomian, dan interaksi antara satu dan lainnya, seperti; jual beli, perdagangan, pegadaian, dan pengadilan. Hukum-hukum ini disebut Muamalah (perdata)
4. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pemerintahan beserta pelaksanaannya dan politik. Hukum-hukum ini disebut Ahkamu Sulthaniah atau Siasah Syar’iah.
5. Hukum-hukum yang berhubungan dengan hukuman orang yang berbuat kesalahan, menjatuhkan kehormatan orang, dan mengganggu keamanan umum. Hukum-hukum ini disebut Jinayat (Pidana)
6. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara Negara Islam dan Negara lain. Hukum-hukum ini disebut Syi’ar (Diplomatik)
7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku lahiriah seorang Muslim dengan sesama manusia. Hukum-hukum ini disebut Fiqhul Adab.
Sedangkan Prof. T.M. Hasbi Ashiddiqqie, merinci lebih lanjut pembagian tersebut dengan mengembangkan menjadi delapan topik bahasan, yaitu:
A. Ibadah
Pada bagian ini dibicarakan beberapa masalah masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan berikut seperti Thaharah (bersuci); Ibadah (sembahyang); Shiyam (puasa); Zakat; Zakat Fithrah; Haji; Janazah (penyelenggaraan jenazah); Jihad (perjuangan); Nadzar; Udhiyah (kurban);
B. Ahwal al-Syakhshiyyah
Satu bahasan yang terhimpun dalam bab ini membicarakan masalah-masalah yang terkonsentrasi seputar aturan hukum pribadi (privat) manusia, kekeluargaan, harta warisan, yang antara lain meliputi persoalan: Nikah; Khithbah (melamar); Mu’asyarah (bergaul); Nafaqah; Talak; Khulu’; Fasakh; Li’an; Zhihar; Ila’; ‘Iddah; Rujuk; Radla’ah; Hadlanah; Wasiat; Warisan; Hajru; dan Perwalian.
C. Muamalah Madaniyah
Biasanya disebut muamalah saja yang didalamnya terdapat pembicaraan masalah-masalah harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan, yang meliputi masalah: Buyu’ (jual-beli); Khiyar; Riba (renten); Sewa-menyewa; Hutang-piutang; Gadai; Syuf’ah; Tasharruf; Salam (pesanan); Wadi’ah (Jaminan); Mudlarabah dan Muzara’ah (perkongsian); Hiwalah; Pinjam-meminjam; Syarikah; Luqathah; Ghasab; Qismah; Hibah dan Hadiyah; Kafalah; Waqaf ; Perwalian; Kitabah; dan Tadbir.
D. Muamalah Maliyah
Kadang-kadang disebut Baitul mal saja. Inilah bagian dalam hukum Islam yang mengulas tentang harta kekayaan yang dikelola secara bersama, baik masyarakat kecil atau besar seperti negara (perbendaharaan negara=baitul mal). Pembahasan di sini meliputi: Status milik bersama baitul mal; Sumber baitul mal; Cara pengelolaan baitul mal; Macam-macam kekayaan atau materi baitul mal; Obyek dan cara penggunaan kekayaan baitul mal; Kepengurusan baitul maal; dan lain-lain.
E. Jinayah dan ‘Uqubah (pelanggaran dan hukuman)
Biasanya dalam kitab-kitab fiqh ada yang menyebut jinayah saja. Dalam bab ini di bicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, hukuman dan sebagainya. Pembahasan ini meliputi:
Pelanggaran; Kejahatan; Qishash (pembalasan); Diyat (denda); Hukuman pelanggaran dan kejahatan; Hukum melukai/mencederai; Hukum pembunuhan; Hukum murtad; Hukum zina; Hukuman Qazaf; Hukuman pencuri; Hukuman perampok; Hukuman peminum arak; Ta’zir; Membela diri; Peperangan; Pemberontakan; Harta rampasan perang; Jizyah.
F. Murafa’ah atau Mukhashamah
Pokok bahasan dalam bagian ini menjelaskan berbagai masalah yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bab ini meliputi: Peradilan dan pendidikan; Hakim dan Qadi; Gugatan; Pembuktian dakwaan; Saksi; Sumpah dan lain-lain.
G. Ahkamud Dusturiyyah
Bagian ini adalah bidang hukum tata Negara dalam Islam yang umumnya membicarakan berbagai masalah-masalah yang menyangkut seputar ketatanegaraan. Pembahasannya antara lain meliputi: Kepala negara dan Waliyul amri; Syarat menjadi kepala negara dan Waliyul amri; Hak dan kewajiban Waliyul amri; Hak dan kewajiban rakyat; Musyawarah dan demokrasi; Batas-batas toleransi dan persamaan; dan lain-lain
H. Ahkamud Dualiyah (Hukum Internasional)
Bagian ini lebih tepat bila disebut sebagai kelompok masalah hubungan internasional. Pembicaraan pada bab ini meliputi: Hubungan antar negara, sama-sama Islam, atau Islam dan non-Islam, baik ketika damai atau dalam situasi perang; Ketentuan untuk orang dan damai; Penyerbuan; Masalah tawanan; Upeti, Pajak, rampasan; Perjanjian dan pernyataan bersama; Perlindungan; Ahlul ‘ahdi, ahluz zimmi, ahlul harb; dan Darul Islam, darul harb, darul mustakman.
C. Istitusi Pranata Sosial dan Organisasi
Menurut Horton dan Hunt (1987), yang dimaksud dengan pranata sosial (lembaga sosial) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dengan kata lain, pranata sosial adalah sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat.
Sistem norma yaitu sejumlah aturan sosial, atau patokan perilaku yang pantas, yang menjadi kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.
Istilah pranata sosial berhubungan erat dengan apa yang disebut “lembaga” meskipun keduanya berlainan arti. Dua istilah tersebut berakar dari satu ungkapan bahasa Latin institure yang berarti “mendirikan”. Kata benda dari istilah tersebut adalah institutio yang berarati “pendirian” atau “apa yang didirikan”. Institutio tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan dua istilah yang berbeda yaitu institusi (pranata) dan institut (lembaga).
Pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Bagi umat Islam, nilai etos itu terbentu dari ajaran-ajaran dasar yang dekembangkan A;-Quran dan al-Sunah .
Adapun Keberadaan lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita- citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses institutionalization menghasilkan lembaga sosial.
Lembaga sosial merupakan tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah wadah yang disebut dengan Asosiasi. Lembaga dengan Asosiasi memiliki hubungan yang sangat erat. Namun memiliki pengartian yang berbeda. Lembaga yangg tidak mempunyai anggota tetap mempunyai pengikut dalam suatu kelompok yang disebut asosiasi. Asosiasi merupakan perwujudan dari lembaga sosial. Asosiasi memiliki seperangkat aturan, tatatertib, anggota dan tujuan yang jelas. Dengan kata lain Asosiasi memiliki wujud kongkret, sementara Lembaga berwujud abstrak. Istilah lembaga sosial oleh Soerjono Soekanto disebut juga lembaga kemasyarakatan. Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan istilah asing social institution. Akan tetapi, ada yang mempergunakan istilah pranata sosial untuk menerjemahkan social institution. Hal ini dikarenakan social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Sebagaimana Koentjaraningrat mengemukakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas- aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Istilah lain adalah bangunan sosial, terjemahan dari kata sozialegebilde (bahasa Jerman) yang menggambarkan bentuk dan susunan institusi tersebut. Namun, pembahasan ini tidak mem- persoalkan makna dan arti istilah-istilah tersebut. Dalam hal ini lebih mengarah pada lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial, karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dalam lembaga tersebut. Menurut Robert Mac Iver dan Charles H. Page, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga dari sudut fungsinya. Menurut mereka, lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan dari proses- proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola- polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan sekelompoknya. Selain itu, seorang sosiolog yang bernama Summer melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut kebudayaan. Summer meng- artikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, dan sikap perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga sosial mempunyai fungsi bagi kehidupan sosial. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. c. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku para anggotanya.
Dengan demikian, lembaga sosial merupakan serangkaian tata cara dan prosedur yang dibuat untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga sosial terdapat dalam setiap masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Hal ini disebabkan setiap masyarakat menginginkan keteraturan hidup.
Secara garis besar organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Pembagian tersebut tergantung pada tingkat atau derajat mereka terstruktur. Namur dalam kenyataannya tidak ada sebuah organisasi formal maupun informal yang sempurna.
 Organisasi Formal
Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal ádalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas .
 Organisasi informal
Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder menurut Hicks:
• Organisasi Primer, organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi rimbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari organisasi semacam ini adalah keluarga-keluarga tertentu.
• Organisasi Sekunder, organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniyah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh organisasi ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya dimana harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya.
D. Pranata Zakat, Pranata Wakaf dan Pranata Perkawinan
Pranata Zakat
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
Undang-undang tentang Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzzaki dan mustahiq, baik perorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha
Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama , kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola
Dengan dibentukknya Udang-undang tentang Pengelolaan Zakat , diharapkan dapat ditngkatkan kesadaran muzzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
Pranata Wakaf
Dua dekade terakhir kita menyaksikan kebangkitan lembaga-lembaga keuangan Islam di bumi Indonesia. Fenomena ini sungguh menarik bila dikaitkan dengan semakin menguatnya pusaran ekonomi kapitalis-liberal dalam tata ekonomi global. Menjamurnya Bank Muamalat, BMT, dan Bank Syariah yang menginduk pada bank-bank konvensional, asuransi Islam (takaful), lembaga zakat dan lain sebagainya, adalah pertanda awall kebangkitan ekonomi umat. Pemikiran dan usaha-usaha praktis untuk memperkuat basis perekonomian umat masih terus berlanjut. M. Amien Rais, misalnya, mencoba menggulirkan wacana zakat profesi, dan ada yang mengusulkan adanya wakaf produktif atau wakaf tunai sebagai ikhtiar untuk lebih memberdayakan ekonomi umat
Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia,, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah s.w.t., dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman .
Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn2. Atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn3. Dengan cara demikian, harta wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal.
Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan wakaf, disamping peribadatan dan perorangan, dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn4. Semangat berwakaf ini pada zaman klasik terbukti mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk bangkitnya intelektualisme muslim sehingga Islam mencapai puncak kegemilangannya http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn5. Belakangan, Max Weber malah menuding lembaga keagamaan wakaf menyebabkan modal pada umumnya menjadi statis, sejalan dengan jiwa ekonomi kuno, yang mempergunakan kekayaan yang telah terkumpul sebagai sumber peminjaman, bukan sebagai modal yang terus-menerus diperbesar .
Terlepas dari penilaian Max Weber, Abdul Hai Farooqi http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn7 menandaskan bahwa prinsip-prinsip perekonomian Islam ada dua. Pertama, dalam kehidupan individu, Islam bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang adil agar setiap individu cukup mampu menempuh kehidupan yang bersih dan layak. Kedua, dalam lingkungan masyarakat, segala daya upaya harus dikerahkan untuk mencapai keseimbangan antara individu dan masyarakat untuk mencapai jalan tengah antara perbedaan tajam dalam ekonomi. Pranata wakaf, sebagai salah satu sendi perekonomian Islam, juga tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan farooqi di atas.
Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.
Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandug dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut .
Pranata Perkawinan
Pada tanggal 1 April 1975 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan terdiri dari 49 pasal dan 10 bab. Pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan ini terdapat dua bagian, yaitu pelaksanaan yang behubungan dengan pelaksanaan nikah yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pengadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Peradilan Umum bagi warga negara yang non-muslim dan Peradilan Agama yang muslim.
1. Keterangan Umum
Dalam ketentuan umum peraturan ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama bagi pengadilan dalam Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian pada KUA kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi non-muslim.
2. Pencatatan Perkawinan
Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan ruju`). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :
a. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Ruju` bagi orang beragama Islam (dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1954).
b. Kantor Catatan Sipil (Bugerlijk Stand) untuk perkawinan yang bukan beragama Islam.
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data NTR.
3. Tata Cara Perkawinan dan Akta Perkawinan
Bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan ini boleh dialakukan oleh orang tua atau walinya. Pegawai pencatat perkawinan setelah menerima laporan tersebut segera meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau belum, apakah ada halangan kawin menurut agama dan undang-undang, demikian surat-surat yang dijadikan syarat administrasisudah terpenuhi atau belum. Jika belum terpenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan tersebut harus menolaknya.
Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Sessat sesudah akad berlangsung, maka kedua belah pihak mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelahnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas mencatat perkawinan tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya.
Dalam buku akta nikah dimuat perjanjian ta`lik yang biasanya materi ta`lik talak itu diucapkan oleh mempelai pria sesaat akad nikah dilaksanakan. Perjanjian ta`lik talak ini mempunyai tujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari perlakuan sewenang-wenang pihak suami. Apabila perjanjian ta`lik talak itu dilanngar oleh pihak suami, maka pihak istri diberi wewenang untuk menggugat cerai kepada Pengadilan Agama. Agar perjanjian ta`lik talak mempunyai dasar hukum kuat, maka setelah pihak pria mengucapkan ta`lik talak itu petugas pencatat pernikahan segera meminta tanda tangan mempelai pria untuk dibubuhkan pada lembar perjanjian ta`lik talak itu. Ta`lik talak yang tidak ada tanda tangan mempelai pria dianggap tidak sah dan karenanya dianggap tidak pernah mengucapkannya.
4. Tata Cara Perceraian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk menfucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.
a. Cerai Talak
Dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikemukakan bahwa seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya berdasarkan perkawinan menurut agama Islam, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil suami istri untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Pengadilan Agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itu pun setelah majelis hakim sudah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa antara suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga.
Cerai talak dengan segala akibatnya, seperti iddah, nafkah selama iddah, dan sebagainya dihitung sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama.
b. Cerai Gugat
Cera gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta`lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian diajukan oleh suami istri kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 73 bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat.
Apabila gugatan perceraian dilaksanakan atas alasan satu pihak mendapat penjara 5 tahun atau lebih, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau juga putusan Mahkamah Agung RI disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila gugatan perceraian diajukan ke pengadilan dengan alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri kepada dokter. Jika gugatan perceraian didasarkan syiqaq (cekcok) terus-menerus yang membahayakan kehidupan suami isteri, maka untuk mendapatkan putusan perceraian itu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
Adapun cara mengajukan gugatan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (bagi orang Islam) yang bersangkutan. Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat gugatan lisan dalam bentuk gugatan sebagaimana yang diajukan itu diproses oleh Pengadilan Agama setelah yang bersangkutan membayar uang muka biaya perkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama wajib menyidangkan perkara itu selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara agar mereka rukun kembali, pada setiap sidang yang dilakukan.
Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus dilaksanakan dalam sidang tertutup. Hal ini disebabkan karena dalam sidang gugatan perceraian itu kedua belah pihak saling mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi bahkan merupakan aib yang kurang layak diketahui oleh orang lain. Di samping itu, juga diharapkan kedua belah pihak bersedia memberikan keterangan yang lengkap untuk bahan pertimbangan hakim di dalam mengambil keputusan terhadap gugatan yang diajukan. Meskipun pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup tetapi pembacaan putusan harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, sebab putusan mengenai perceraian itu membawa akibat hukum tertentu walaupun masih harus menunggu sampai putusan tersebut mempunyai hukum tetap.
Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :
a) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
b) Keharusannya memberi mut`ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.
c) Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya tidak dapat membayarnya.
d) Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah
e) Pemeliharaan terhadap anak
5. Kewajiban dan Hak Suami Istri
Hak dan kewajiban suami isteri baru muncul setelah keduanya terikat dalam akad nikah dengan pembayaran mahar sesuai permintaan pihak wanita. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya, yakni mencukupi segala macam yang diperlukan isterinya baik berupa makanan, tempat tinggal, keperluan-keperluan pelayanan, maupun obat-obatan, dan yang lain-lain di sekitar sandang, pangan dan papan.
Kewajiban ini menjadi beban suami sebagai konsekuensi dari akad nikah, karena akad tersebut melahirkan implikasi bahwa suami boleh membatasi gerak istrinya untuk lebih berkonsentrasi dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani segala keperluan suami dengan ramah dan menyenangkan. Dan kalau isteri itu banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk berbagai kegiatan profesi yang mengikat dan produktif, kewajiban nafkah tidak sepenuhnya di tangan suami karena dia tidak terikat dalam rumah, dan kapasitas pelayanan menjadi tidak optimal. Soal pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan seharusnya dibicarakan bersama-sama secara baik dan terbuka.
Firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2] : 228
“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”
Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.
Masalah hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Hak bersama suami istri . Yang dimaksud hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari suami istri terhadap yang lain, yaitu :
1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut mushaharah.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu :
1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang saknah, mawwadah, warahmah.

fiqh ibadah

1. Ath-Thaharah (كتاب الطهارة)
Imam Ibnu Hajar memulai kitab beliau Bulughulmaram dengan kitab Ath-Thaharah sebagaimana para ulama lainnya dalam menulis kitab-kitab fikih. Para ulama mendahulukan kitab Thaharah karena beberapa alasan, diantarnya:
1. Hadits-hadits shahih dari Rasulullah seputar syiar-syiar Islam dimulai dengan shalat, lalu zakat, puasa dan haji setelah syahadatain. Seperti disebutkan dalam hadits Abdillah bin Umar yang berbunyi,
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » .
Rasulullah telah bersabda, ‘Islam dibangun diatas lima rukun; syahadatain, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.’” (Muttafaqun ‘alihi).
Di sini shalat menjadi rukun pertama yang bersifat amaliyah sehingga didahulukan dari selainnya. Namun shalat memiliki kunci yang menjadi syarat sahnya yaitu Thaharah. Karena itu Rasulullah bersabda,
« مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ »
“Kunci pembuka shalat adalah thaharah dan pengharamnya adalah takbir dan pembubarnya (penutupnya) adalah taslim (baca salam).” (HR. At-Tirmidzi dan di-shahih-kan Al-Albani dalam shahih sunan At-Tirmidzi).
Thaharah menjadi syarat sah shalat yang terpenting sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya,
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmAt-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maaidah: 6).
Nabi pun bersabda,
لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
“Allah tidak menerima shalat salah seorang kalian apabila berhadats hingga berwudhu.”
2. Thaharah adalah takhliyah (pensucian atau pengosongan), karena ia adalah pe mbersihan dan pensucian. Dikatakan para ulama “At-takhliyah qabla At-tahliyah (Pemurnian sebelum penghiasan).”
3. Thaharah adalah syarat sah shalat yang paling banyak rincian dan cabang permasalahannya.
Karena itulah para ulama penulis kitab fikih mendahulukan kitab At-Thaharah atas selainnya.
Imam Ash-Shan’ani berkata, “Beliau (ibnu Hajar) memulai dengan (kitab) Thaharah karena mengikuti tata cara para penulis (buku fikih) dan untuk mendahualukan perkara agama dari selainnya. Juga untuk memperhatikan amalan yang terpenting, yaitu shalat. Ketika Thaharah menjadi salah satu syarat shalat, maka beliau memulai dengannya. Kemudian ketika air adalah yang diperintahkan secara asal untuk dijadikan alat bersuci maka beliau dahulukan juga.” (Subulus Salam, 1/80).
Demikian juga imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menjelaskan sebab didahulukannya kitab Ath-Thaharah dari yang lainnya dalam penulisan kitab fikih dengan menyatakan, “Ketika kunci shalat yang merupakan tiang agama maka para penulis kitab fikih membuka karya tulis mereka dengannya.” (Nailul Authaar 1/23).
Pernyataan imam ibnu Hajar : (كتاب الطهارة)terdiri dari dua kosa kata yaitu: kata (كتاب) dan kata (الطهارة) .
Pengertian kata Thaharah dan Pembagiannya.
Sedangkan pengertian Thaharah dalam bahasa arab memberikan pengertian kebersihan dan kesucian dari kotoran baik yang berujud dzat (Hissiyah) atau yang ma’nawiyah. (taudhih Al-Ahkaam 1/113 dan master textbook GHDT 5083 hlm 10). Diantara kotoran yang bewujud (Hissiyah) adalah kencing dan tinja. Sedangkan contoh yang ma’nawiyah adalah syirik dan semua kebejatan akhlak.
Dengan demikian Thaharah terbagi menjadi dua;
Pertama: Thaharah ma’nawiyah yang ada di kalbu, seperti dijelaskan dalam firman Allah,
أُوْلاَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْي وَلَهُمْ فِي اْلأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan didunia dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. 5:41)
Juga dalam firmanNya:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اْلأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya.Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. 33:33)
Thaharah ma’nawiyah ini menjadi bagian dari ilmu aqidah.
Kedua: Thaharah Hissiyah. Ini yang menjadi bagian dari pembahasan ilmu fikih yang menjadi tujuan penulisan kitab Bulughulmaram.
Tentang pembagian Thaharah ini, syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan: Thaharah dalam syariat digunakan untuk dua pengertian:
a. Thaharah qalbu (pensucian kalbu) dari kesyirikan dalam ibadah, sikap benci dan permusuhan kepada hamba Allah yang mukmin. Ini lebih penting daripada Thaharah badan, bahkan tidak mungkin Thaharah badan terlaksanakan dengan adanya kotoran syirik. Allah berfirman:
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس
“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.” (QS. At-Taubah: 28).
Nabi pun bersabda,
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ
“Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. ” (Muttafaqun ‘alaihi).
b. Thaharah hissiyah (Thaharah badan). (Syaehu Al-Mumti’ ‘Ala Zaad Al-Mustaqni’, 1/25).
Thaharah Hissiyah atau Thaharah badan ini didefinisikan para ulama fikih dengan:
اِرْتِفَاعُ الحَدَثِ بِالْمَاءِ أو التُرَابِ الْمُطَهِّرَيْنِ وَ فِيْ مَعْناه وَ زَوَال النَّجَسِ
Mengangkat hadats dengan air atau debu yang mensucikan dan yang semakna (dgn pengangkatan hadats) dengannya serta menghilangkan najis. Dari definisi ini ada beberapa istilah yang perlu dijelakan:
• (اِرْتِفَاعُ الحَدَثِ بِالْمَاءِ أو التُرَابِ الْمُطَهِّرَيْنِ) Hadats adalah sifat yang ada dalam badan mencegah dari shalat dan sejenisnya yang disyaratkan padanya Thaharah. Sehingga mengangkat hadatsadalah menghilangkan sifat hukum tersebut. Mengangkat hadats ini dapat dilakukan dengan air dan debu. Mengangkat hadats dengan menggunakan air pada wudhu dan mandi dan menggunakan debu dalam tayammum.
• (وَ فِيْ مَعْناه) maksudnya adalah bersuci yang dianjurkan namun tidak dalam rangka mengangkat hadats seperti memperbaharui wudhu orang yang belum batal wudhunya dan mandi-mandi sunnah.
• (وَ زَوَال النَّجَسِ) bermakna hilangnya najis. Penggunaan kalimat (hilangnya najis) lebih umum dari kalimat menghilangkan najis (إزالة النَّجَسِ), karena kata menghilangkan (إزالة) merupakan perbuatan mukallaf. Sedangkan kata hilangnya najis bisa dengan perbuatan mukallaf dan bisajuga perbuatan yang lain, seperti seandainya turun hujan ditanah yang terkena najis atau mengenai pakaian yang terkena najis sehingga hilang najisnya, maka itu membuatnya suci, sebab dalam menghilangkan najis tidak disyaratkan niat .
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa thaharah badan terbagi menjadi dua:
1. Thaharah dari hadats. Thaharah dari hadats ini terbagi menjadi dua; Thaharah dari hadats kecil dengan wudhu atau penggantinya yaitu tayammum dan Thaharah dari hadats besar dengan mandi wajib atau penggantinya yaitu tayammum.
2. Thaharah dari najis.
Thaharah badan ini membutuhkan alat dan sarana yangdigunakan untuk bersuci, menghilangkan najis dan mengangkat hadats. Alat yang dijelaskan Allah sebagai alat bersuci adalah air, seperti dalam firman Allah,
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmAt-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maaidah: 6)
Karena itulah, imam Ibnu Hajar mengedepankan permasalahan air dalam kitab Thaharah ini, dengan menyatakan (باب المياه) yaitu bab tentang air.
Imam An-Nawawi menjelaskan tentang urutan ini dalam pernyataan beliau, “Para penulis kitab fikih memulai dalam kitab-kitab fikih dengan kitab Thaharah kemudian bab tentang air (باب المياه) karena keselarasan yang indah dan mengamalkan hadits Nabi shallallahu ‘lahi wa sallam yang diriwayatkan imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda,
« بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » .
“Islam dibangun diatas lima rukun; syahadatain, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan (Muttafaqun ‘alihi). (disini) Rasulullah memulai setelah iman dengan shalat, sehingga mendahulukan shalat lebih penting menurut para penulis tersebut dalam kitab-kitab fikih.” (Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhadzdzab, 1/80).
2. SHOLAT
Sholat berasal dari bahasa Arab Sholat secara Bahasa (Etimologi) berarti Do’a
Sedangkan secara Istilah/Syari’ah (Terminologi), sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu/khusus yang dibuka/dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) diakhiri/ditutup dengan salam.
Sholat merupakan rukun perbuatan yang paling penting diantara rukun Islam yang lain sebab ia mempunyai pengaruh yang baik bagi kondisi akhlaq manusia. sholat didirikan sebanyak lima kali setiap hari, dengannya akan didapatkan bekas/pengaruh yang baik bagi manusia dalam suatu masyarakatnya yang merupakan sebab tumbuhnya rasa persaudaraan dan kecintaan diantara kaum muslimin ketika berkumpul untuk menunaikan ibadah yang satu di salah satu dari sekian rumah milik Allah subhanahu wa ta’ala (masjid).
HUKUM SHOLAT
Melaksanakan sholat adalah wajib ‘aini bagi setiap orang yang sudah mukallaf (terbebani kewajiban syari’ah), baligh (telah dewasa/dengan ciri telah bermimpi), dan ‘aqil (berakal).
Allah berfirman.
“Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka hanya beribadah/menyembah kepada Allah sahaja, mengikhlaskan keta’atan pada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan hanif (lurus), agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, demikian itulah agama yang lurus”. (Surat Al-Bayyinah:5).
PENETAPAN SHOLAT
Diantara sekian banyak bentuk ibadah dalam Islam, sholat adalah yang pertama kali di tetapkan kewajibannya oleh Allah subhanahu wa ta’ala, Nabi menerima perintah dari Allah tentang sholat pada malam mi’raj (perjalanan ke langit) tanpa perantara
Anas berkata: “sholat diwajibkan kepada Nabi sebanyak 50 reka’at pada malam ketika beliau diperjalankan (isra’-mi’raj), kemudian dikurangi hingga menjadi tinggal 5 roka’at kemudian ada yang menyerunya: Wahai Muhammad hal tersebut tidak seperti harapanku namun bagimu yang 5 roka’at itu setara dengan 50 roka’at.” (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i).
HIKMAH SHOLAT
Sholat disyari’atkan sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah, untuk menghilangkan dosa-dosa, ungkapan kepatuhan dan merendahkan diri di hadapan Allah, menggunakan anggota badan untuk berbakti kepada-Nya yang dengannya bisa seseorang terbersih dari dosanya dan tersucikan dari kesalahan-kesalahannya dan terajarkan akan ketaatan dan ketundukan.
Allah telah menentukan bahwa sholat merupakan syarat asasi dalam memperkokoh hidayah dan ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:
“Alif Laaam Miiim. Kitab (Al Qur-an) tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al Baqarah : 1-2).
Di samping itu Allah telah mengecualikan orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya dari kebiasaan manusia pada umumnya: berkeluh kesah dan kurang bersyukur, disebutkan dalam fiman-Nya:
“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholat.” (QS Al Ma’arij: 19-22).
KEDUDUKAN SHOLAT
Sholat merupakan salah satu rukun Islam setelah syahadatain. Dan amal yang paling utama setelah syahadatain. Barangsiapa menolak kewajibannya karena bodoh maka dia harus dipahamkan tentang wajibnya sholat tersebut, barangsiapa tidak meyakini tentang wajibnya sholat (menentang) maka dia telah kafir. Barangsiapa yang meninggalkan sholat karena menggampang-gampangkan atau malas, maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:
“Pemisah di antara kita dan mereka (orang kafir) adalah sholat. Barangsiapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir.”(HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).
Sholat dalam Islam mempunyai kedudukan yang tidak disamai oleh ibadah-ibadah lainnya. Ia merupakan tiangnya agama ini. Yang tentunya tidaklah akan
berdiri tegak kecuali dengan adanya tiang tersebut.Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan:
“Pondasi (segala) urusan adalah Islam, dan tiangnya (Islam) adalah sholat, sedangkan yang meninggikan martabatnya adalah jihad fi sabilillah.”(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)
Sholat merupakan kewajiban mutlak yang tidak pernah berhenti kewajiban laksanakannya sekalipun dalam keadaan takut, sebagaimana firman Allah Ta’ala menunjukkan:
“Peliharalah segala sholat(mu), dan (peliharalah) sholat wustha. Jika kamu dalam keadaan takut (akan bahaya), maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (sholatlah) sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS. AL-baqarah : 238 – 239).
Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan Allah dan nantinya akan menjadi amalan pertama yang dihisab di antara malan-amalan manusia serta merupakan akhir wasiat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya:
“Sholat, sholat dan budak-budak yang kamu miliki.”(HR. Ibnu Majah dan Ahmad. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)
Sholat yang nantinya akan menjadi amalan terakhir yang hilang dari agama ini. Jika sholat telah hilang, berarti hilanglah agama secara keseluruhan. Untuk itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan dengan sabdanya:
“Tali-tali (penguat) Islam sungguh akan musnah seikat demi segera berpegang dengan ikatan berikutnya (yang lain). Ikatan yang pertama kali binasa adalah hukum, dan yang terakhir kalinya adalah sholat.”(HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).
RUKUN-RUKUN SHOLAT
Rukun sholat adalah setiap bagian sholat yang apabila ketinggalan salah atunya dengan sengaja atau karena lupa maka sholatnya batal (tidak sah).
Berdiri bagi yang mampu, bila tidak mampu berdiri maka dengan duduk, bila tidak mampu duduk maka dengan berbaring secara miring atau terlentang.
• Takbiratul Ihram ( ) ketika memulai sholat
• Membaca Al Fatihah
• Rukuk
• I’tidal
• Sujud
• Bangun dari sujud
• Duduk diantara dua sujud
• Tuma’ninah dalam setiap rukun
• Tasyahud Akhir
• Duduk Tasyahud Akhir
• Shalawat atas Nabi pada Tasyahud Akhir
• Tertib pada setiap rukun
• Salam
HAL YANG WAJIB DALAM SHOLAT
Hal yang wajib dalam sholat adalah bagian sholat yang apabila ketinggalan salah satunya dengan sengaja maka sholatnya batal (tidak sah), tapi kalau tidak sengaja atau lupa maka orang yang sholat diharuskan melakukan sujud sahwi.
• Semua takbir selain takbiratul ihram
• Melafadzkan : SUBHANA RABBIYAL A’DZIIM pada saat ruku’
• Melafadzkan : SAMI’ALLAHULIMAN HAMIDAH bagi Imam dan pada saat sholat sendiri
• Melafadzkan : RABBANA WALAKAL HAMDU bagi Imam, makmum dan pada saat sholat sendiri
• Melafadzkan : SUBHANA RABBIYAL A’LA pada saat sujud
• Melafadzkan : RABIGHFIRLII pada saat duduk diantara dua sujudTasyahud awal
• Duduk Tasyahud awal
HAL YANG SUNNAH DALAM SHOLAT
Hal yang sunnah dalam sholat adalah bagian sholat yang tidak termasuk dalam rukun maupun wajib, tidak membatalkan solat baik ditinggalkan secara sengaja maupun lupa.
• Mengangkat kedua tangan ketika takbir.
• Membaca do’a istiftah/iftitah
• Membaca ta’awudz ketika memulai qiro’ah (bacaan)
Membaca surat dari Al-Qur’an setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang awal
• Meletakkan dua tangan pada lutut selama rukuk
• Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri selama berdiri
• Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud selama sholat (kecuali waktu tasyahud- pent)
• HAL YANG MEMBATALKAN SHOLAT
• Berbicara ketika sholat
• Tertawa
• Makan dan minum
• Berjalan terlalu banyak tanpa ada keperluan
• Tersingkapnya aurat
• Memalingkan badan dari kiblat
• Menambah rukuk, sujud, berdiri atau duduk secara sengaja
• Mendahului imam dengan sengaja
• HAL YANG MAKRUH DALAM SHOLAT
• Memejamkan dua mata
• Menoleh tanpa keperluan
• Meletakkan lengan dilantai ketika sujud
Banyak melakukan gerakan yang sia-sia, misal: main-main dengan jam (melihat jam, mengakurkan jam, memperbaiki tali jam, membersihkan jam dll), mempermainkan baju, atau lainya
3. HAJI
Kata haji berasal dari bahasa arab ‘al-hajj’ yang berarti ‘al-qashdu’ (menuju atau menziarahi) suatu tempat. Para ulama fikih mendefinisikan haji sebagai perjalanan mengunjungi ka’bah untuk beribadah dengan cara tertentu, dalam waktu tertentu dan pada tempat-tempat tertentu. Para ulama sepakat bahwa perintah ibadah haji itu dimulai pada zaman Nabi Ibrahim a.s. setelah selesai membangun ka’bah dengan beberapa alasan, antara lain firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 125:
“Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: ‘bersikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang I’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud.”
Sulaiman Rasjid dalam fiqih islam menyebutkan bahwasannya kata haji (asal ma’nanya) adalah menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara’ adalah sengaja mengunjungi ka’bah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat tertentu.
b.Syarat-syarat wajib Haji
• Islam (tidak wajib dan tidak sah hajinya orang selain Islam).
• Berakal.
• Balig.
• Kuasa.(tidak wajib haji bagi orang yang tidak mampu).
c.Rukun Haji
• Ihram (berniat melakukan haji ).
• Hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 sampai terbit fajar tanggal 10 bulan dzul hijjah. Artinya, orang yang sedang mengerjakan ibadah haji wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.
• Tawaf Ifadah.
• Sa’I (berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah).

d.Wajib Haji •Ihram dari miqat
• Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di padang arafah.
• Melempar jumrah ‘Aqabah pada hari raya haji.
Sabda Rasulullah Saw:
“Dari Jabir. Ia berkata, ‘saya melihat Nabi Saw. Melempar jumrah dari atas kendaraannya pada hari raya, lalu beliau bersabda, ‘Hendaklah kamu turut cara ibadah seperti yang aku kerjakan ini, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, apakah aku akan dapat mengerjakan haji lagi sesudah ini.” (H.R. Muslim dan Ahmad)
• Melontar tiga jumrah.
• Bermalam di Mina.
• Tawaf wada’ (tawaf sewaktu akan meninggalkan Makkah).
• Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan.
e.Sunnah-sunnah Haji
• Mengerjakan hai dengan cara Ifrad.
• Membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki dan sekadar terdengar oleh telinganya sendiri bagi perempuan.
• Berdoa sesudah membaca talbiyah.
• Membaca zikir sewaktu tawaf.
• Shalat dua rakaat sesudah tawaf.
• Masuk ke Ka’bah.
f.Tahallul (penghalalan beberapa larangan)
Adapun perkara yang apabila dikerjakan maka beberapa larangan akan menjadi halal itu ada tiga:
1. Melontar jumrah ‘aqabah pada hari raya haji.
2. Mencukur atau menggunting rambut.
3. Tawaf yang diiringi dengan sa’i, kalau ia belum sa’i sesudah tawaf qudum.
Apabila dua perkara di antara tiga perkara tersebut telah dikerjakan, halallah baginya beberapa larangan berikut ini:
•Memakai pakaian berjahit.
Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka tapak tangan bagi perempuan.
• Memotong kuku.
• Memakai wangi-wangian, berminyak rambut, dan memotongnya kalau ia belum bercukur.
• Berburu dan membunuh binatang yang liar.
4. ZAKAT
a.Pengertian
Zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai satu nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-ayarat tertentu. Niasab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah genap satu tahun.
Zakat merupakan pembersihan dan penyucian terhadap jiwa seorang hamba Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka. (Q.S. at-Taubah: 103)
Sulaiman Rasjid dalam bukunya fiqih islam menyebutkan ‘zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

b.Macam-macam Zakat
1. Zakat Fitrah
Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan saat menjelang hari raya idul fitri. Adapun banyaknya membayar zakat fitrah adalah 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negara).
2. Zakat Mal
Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan harta benda
Macam zakat mal:
• Zakat binatang ternak.
• Zakat emas dan perak.
• Zakat tanaman.
• Zakat perniagaan atau perdagangan.
• Zakat biji dan buah-buahan.
Orang-orang yang berhak menerima zakat:
• Fakir.
• Miskin.
• Amil.
• Muallaf.
• Gharim.
• Sabilillah.
• Ibnu sabil.

5. puasa
Salah satu ibadah wajib dalam Islam adalah puasa, yang dalam bahasa Arab disebut ‘shaum’ atau ‘shiyam’, yang mempunyai arti menahan diri. Dalam kitab-kitab fiqih, puasa diartikan ‘Menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh, mulai dari terbit fajar hingga maghrib (terbenam matahari) karena mengharap ridho Allah dan untuk menyiapkan diri bertaqwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri dan mendidik (mengarahkan) kehendak.
Sulaiman Rasjid dalam Fiqih Islam menyebutkan. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, muali terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Firman Allah:
“Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (Q.S. al-Baqarah:187)
Sabda Rasulullah Saw:
“Dari Ibn Umar. Ia berkata, ‘saya telah mendengar Nabi besar Saw. Bersabda, apabila malam datang, siang lenyap, dan matahari telah terbenam, maka telah datang waktu berbuka bagi orang yang puasa.” (H.R. Bkhari dan Muslim)
Puasa tidak hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, namun juga diwajibkan kepada para Nabi sebelumnya. Karena itu syariat puasa juga menjadi syariat para Nabi dan umat-umat terdahulu. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan.
Firman Allah:
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (Q.S. al-Baqarah:183).
b.Macam Puasa
Puasa ada empat macam;
1. Puasa wajib.
2. Puasa sunnah.
3. Puasa makruh.
4. Puasa haram.
c.Syarat Wajib Puasa
• Berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa.
• Balig.
• Kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib mengerjakan puasa.
d.Syarat Syah Puasa
• Islam. Orang yang beragama selain islam tidak syah puasa.
• Mumayyiz (dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik).
• Suci dari haid dan nifas. Orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib untuk menqada puasa sebanyak puasa yang telah ditinggalkan.
• Dikerjakan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dilarang berpuasa pada dua hari raya dan hari tasyriq.
Sabda Rasulullah Saw:
“Dari Anas, ‘Nabi telah melarang berpuasa lima hari dalam satu tahun; hari raya idul fitri, hari raya haji, tiga hari tasyriq (tanggal 11,12,dan 13 bulan haji).” (H.R. Daruqutni).
e.Rukun Puasa
• Niat pada malam hari, yaitu setiap malam selama bulan ramadhan. Sabda Rasulullah Saw:
“Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya.” (riwayat lima imam ahli hadits)
Kecuali puasa sunnah, boleh berniat pada siang hari, asal sebelum zawal (matahari condong ke barat).“Dari Aisyah, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah Saw, datang (ke rumah saya). Beliau bertanya; Adakah makanan padamu? Saya menjawab, ‘tidak ada apa-apa.’ Beliau lalu berkata; kalau begitu baiklah sekarang saya puasa.’ Kemudian pada hari lain beliau datang pula. Lalu kami berkata, ‘Ya Rasulullah, kita telah diberi hadiah kue haisun.’ Beliau berkata, ‘mana kue itu? Sebenarnya saya dari pagi puasa.’ Lalu beliau makan kue itu.” (Riwayat jamaah ahli hadis, kecuali bukhari)
• Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
f.Sunnah-sunnah Puasa
• Menyegerakan berbuka puasa.
• Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air.
• Berdoa sewaktu berbuka puasa
• Makan sahur, dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa.
• Mengakhirkan makan sahur.
• Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa.
• Memperbanyak sedekah.
• Memperbanyak membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya (belajar atau mengajar) karena mengikuti perbuatan Rasulullah Saw.
g.Perkara yang Membatalkan Puasa
• Makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya lupa, tidak membatalkan puasa.
• Muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam.
• Bersetubuh.
• Keluar darah haid atau nifas.
• Gila. Bilamana itu terjadi pada siang hari, maka batallah puasa.
• Keluar mani dengan sengaja.

pengantar fiqih

Bab II
Pengertian Syariah, Fiqih, Qanun, Fatwa dan Qadha
A. Pengertian Syari’ah
Syariat/syariah (syarî‘ah) didefinisikan oleh para ulama ushul sebagai berikut:
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan iqtidhâ‘ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh‘i (kondisi) (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ‘ aw al-takhyîr, aw al-wadl‘i .
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-mukallafîn .
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd .
Syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dan berkaitan dengan iqtidhâ‘ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh‘i (kondisi) (khithâb asy-Syâri‘ al-muta‘allaq bi af‘âl al-‘ibâd bi al-iqtidhâ‘ aw al-takhyîr, aw al-wadl‘i .
Dilihat dari sudut kebahasaan kata, syari’ah bermakna “Jalan yang lapang atau jalan yang dilalui air terjun.”
Syari’ah adalah semua yang disyari’atkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Qur’an ataupun melalui Sunnah Rasul.
Syari’ah itu adalah hukum-hukum yang disyari’atkan Allah bagi hamba-hamba Nya (manusia) yang dibawa oleh para Nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut far’iyah amaliyah (cabang-cabang amaliyah). Dan untuk itulah fiqih dibuat, atau yang menyangkut petunjuk beri’tiqad yang disebut ashliyah i’tiqadiyah (pokok keyakinan), dan untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid).
Pengertian syari’ah menurut Syaikh Mahmud Shaltut yakni, syari’at menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju manusia dan binatang untuk minum air. Menurut istilah ialah hukum-hukum dan tata aturan yang disyari’atkan Allah buat hamba-Nya agar mereka mengikuti dan berhubungan antar sesamanya.
Perkataan syari’ah tertuju pada hukum-hukum yang diajarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dimasukkan kedalamnya hukum-hukum yang telah disepakati (di ijma’) oleh para sahabat Nabi, tentang masalah-masalah yang belum ada nashnya dan yang belum jelasa dalam Al-Qur’an ataupun as-Sunnah (masalah yang di ijtihad), juga dimasukkan kedalamnya hokum-hukum yang ditetapkan melalui qiyas. Dengan perkataan lain syari’at itu adalah hukum-hukum yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah sebagai peraturan hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan oleh manusia didalam kehidupannya.
Pengertian syari’ah menurut Muhammad Salam Maskur dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamy. Salah satu makna syari’ah adalah jalan yang lurus.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jaatsiyah: 18
ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ اْلأَمْرِ فَاتَّبِعْهَاوَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ. (الجاثية: 18)
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jaatsiyah: 18)
para fuqaha memakai kata syari’ah sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasul-Nya, supaya para hamba-Nya itu melaksanakannya dengan dasar iman, baik hukum itu mengenai lahiriah maupun yang mengenai akhlak dan aqaid, kepercayaan dan bersifat batiniah.
Menurut asy-Syatibi di dalam kitabnya al-Muwafaqat, “Bahwa syari’ah itu adalah ketentuan hukum yang membatasi perbuatan, perkataan dan i’tiqad, orang-orang mukallaf.”
Demikianlah makna syari’at, akan tetapi jumhur mutaakhirin telah memakai kata syari’ah untuk nama hukum fiqh atau hukum Islam, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Atas dasar pemakaian ini, timbul perkataan: Islam itu adalah aqidah dan syari’ah sebagaimana dikemukakan Syekh Mahmud Shaltut. Syari’ah Islam adalah syari’ah penutup, syari’ah yang paling umum, paling lengkap, dan mencakup segala hukum, baik yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan.
B. Pengertian Fiqih
Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (fiqh) bermakna al-‘ilm wa al-fahm (ilmu dan pemahaman) . Sedangkan menurut Taqiyyuddin al-Nabhani, secara literal, fikih bermakna pemahaman (al-fahm) .
Sementara itu, secara istilah, para ulama mendefinisikan fikih sebagai berikut:
Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (‘amaliyyah) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (tafshîlî) .
Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah .
Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci .
fiqh adalah: diskursus tentang hukum-hukum syariah perbuatan (amaliyah) yang ditetapkan berdasarkan dalil spesifik. Atau fiqh adalah hukum itu sendiri.
Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan, bahwa fikih dan syariat adalah dua sisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan meskipun keduanya bisa dibedakan. Keduanya saling berkaitan dan berbicara pada aspek yang sama, yakni hukum syariat.
Fikih adalah pengetahuan terhadap sejumlah hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Sedangkan syariat adalah hukum Allah yang berlaku pada benda dan perbuatan manusia. Menurut Imam al-Ghazali, fikih mencakup kajian terhadap dalil-dalil dan arah yang ditunjukkan oleh dalil (makna), dari tinjauan yang bersifat rinci. Contohnya, penunjukkan sebuah hadis pada makna tertentu, misalnya nikah tanpa wali secara khusus . Sedangkan hukum syariat adalah perintah Asy-Syâri‘ yang berhubungan dengan perbuatan hamba, baik dengan iqtidhâ‘, takhyîr, maupun wadh‘i.
Baik fikih maupun syariat harus digali dari dalil-dalil syariat: al-Quran, Sunnah, Ijma Shahabat, dan Qiyas. Keduanya tidak boleh digali dari fakta maupun kondisi yang ada. Keduanya juga tidak bisa diubah-ubah maupun disesuaikan dengan realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, realitas masyarakat justru harus disesuaikan dengan keduanya.
C. Pengertian Qonun
Qanun disebut juga dengan istilah Qanun-wadl’i yaitu undang-undang aturan manusia . Qanun artinya undang-undang, rich atau law, kata qanun sekarang di Barat dipakai dalam arti syari’at gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti “garisan”, kemudian dipakai dalam arti “kaidah”. Dalam Bahasa Arab qanun berarti “ukuran” dari makna inilah diambil perkataan : qanun kesehatan, qanun tabi’at, dan sebagainya. Fuqahak Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata “syari’at” dalam hukum syara’ sebagai pengganti qanun .
Qanun dapat juga berarti syari’at dalam arti sempit ahli fiqih memakai istilah syari’at dan qanun, sedangkan ahli Ushul Fqih memakai istilah hukum dalam arti qanun .
Kata qanun sekarang dipakai dalam arti :
(1). Code atau codex.
(2). Syara’ dan syari’at, atau jus, law, dro’t, recht.
(3). Kaidah-kaidah mu’amalah, atau lex, a law, loi Gezet.
Pernah pula kata syari’ah dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama Ushul mempergunakan kata qanun dalam arti pencipta undang-unang. Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti “kaidah fiqh”, karena kaidah fiqih itu mencakup bagian ibadah dan mu’amalah, sedangkan kaidah sebagai kata qanun hanyalah mengenai urusan mu’amalah saja. Al Ghazali dari golongan fuqahak memakai kata qanun – dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan. Dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam. Contoh Qanun di antaranya :
1. Pengaturan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang Syari’ah yang mencakup bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini diatur mulai dari bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya.
2. Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka, yang mencakup bidang qishash, hudud, diyyah, ta’zir, muamalat, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administarsi dan hukum tentang syarat-syarat penguasa.
3. Undang-undang Perkawinan Yordania Nomor 92 Tahun 1951 dengan nama Qanun, Huquq al-‘A’liah.
D. Pengertian Fatwa
Al-fatwa secara bahasa berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum; jamak: fatawa. Sedangkan dalam istilah Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminita fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminita fatwa tesebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminita fatwa disebut al-mustafti (Ensiklopedi Hukum Islam).
Terkadang terjadi kerancuan dalam membedakan antara fatwa dengan ijtihad. Ijtihad menurut Al-Amidi dan An-Nabhani adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil dzanni hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkan. Ifta hanya dilakukan ketika ada kejadian secara nyata, lalu ulama ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Dengan demikian, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan ijtihad.
Seorang mustafti bisa saja mengajukan pertanyaan kepada seorang mufti mengenai hukum suatu permasalahan yang dihadapinya. Apabila mufti menjawabnya dengan perkataan, hukum masalah ini halal atau haram, tanpa disertai dalil-dalilnya secara terperinci, maka itulah fatwa. Fatwa dapat berbentuk perkataan ataupun tulisan.
Sebelum memberikan jawaban atau fatwa, seorang mufti pada dasarnya telah melalui proses yang mencakup empat hal, yaitu :
1) Apa hukum atas masalah yang dimaksud.
2) Apakah dalilnya
3) Apa wajh dalalah-nya.
4) Apa saja jawaban-jawaban/fatwa yang bertentangan di seputar persoalan yang dimaksud.
Berdasarkan hal itu, sebagian ulama ahli fiqh mensyaratkan seorang mufti itu harus ahli ijtihad (mujtahid). Sebab, empat proses tersebut di atas, menuntut kemampuan orang yang ahli ijtihad, di samping tentu saja dia adalah seorang muslim, adil, mukallaf, ahli fiqh dan memliki pemikiran yang jernih. Namun as-Syaukani tidak mensyaratkan seorang mufti itu harus mujtahid, yang penting dia ahli di dalam agama Islam.
Seorang mufti juga harus memperhatikan beberapa keadaan, seperti : mengetahui secara persis kasus yang dimintakan fatwanya, mempelajari psikologi mustafti dan masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui implikasi dari fatwa yang dikeluarkannya sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan.
Seorang mufti tidak boleh berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan nash syar’i, meskipun fatwanya itu sesuai dengan madzhabnya. Ia juga tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses tarjih atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat.
Demikianlah kedudukan fatwa dalam jurisprudensi Islam. Walhasil, setiap fatwa yang bertentangan dengan nash-nash Al-Qur’an dan as-Sunnah yang qath’i adalah fatwa yang batil, tidak sah dan termasuk kebohongan atas nama Allah terhadap umat.
Di Indonesia, lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI ini di Indonesia membawahi semua kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam.
E. Pengertian Qadha
Makna al-Qadha’ secara bahasa, Al-Qadha’ (القضاء) berasal dari kata قضى-يقضى-قضاء; jamaknya أقضية. Kata al-Qadha’ merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna. AI-Quran mencantumkan kata al-Qadha’ dalam banyak ayat yang semuanya menggunakan makna bahasa, di antaranya: menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dsb.
Makna al-Qadha’ secara syar’i, sekalipun secara bahasa kata al-Qadha’ memiliki banyak makna, secara tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakkan istilah al-Qadha’ dalam masalah praktik dan putusan peradilan.
Para ulama memberikan beberapa definisi al-Qadha’ dalam pengertian syar’i ini. Menurut al-¬Khathib asy-Syarbini, al-Qadha’ adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam Fath al-Qadir, al-Qadha’ diartikan sebagai al-Ilzam (pengharusan); dalam Bahr al-Muhith diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam Bada’i ash-Shana’i diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).
Al-Qadha’ (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as¬-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasul SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan uqubat umumnya; juga dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah mazhalim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.
Ketika kekuasaan negara Islam semakin luas, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat sebagai qadhi (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Mu’adz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. Qadhi pada masa Rasul SAW, antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Masud, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy’ari, dan Mu’adz bin Jabal.
Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah.
Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.
Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

Bab III
Teori
A. Teori Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Islam
Teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam artikel ini mencoba mendeskripsikan beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia sejak kehadirannya hingga dewasa ini. Sekurang-kurangnya, ada lima teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu:
1. Teori Kredo atau Syahadat
Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.
Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah swt., maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah swt. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah swt. dan sekaligus taat kepada Rasulullah saw. dan sunnahnya.
Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb (The Modern Trends in Islam, The University of Chicago Press, Chicago, Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.
Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (Fiqh Siyasah Dauliyyah) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.
Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi’i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.
2. Teori Receptio in Complexu
Teori receptio in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg. Teori Receptio in Complexu ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya pelbagai kimpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyeleaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal senagai Nederlandsch Indie.
3. Teori Receptie
Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori Receptie dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronye dan kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. . Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Pan Islamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.
Teori Receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat. Teori Receptie berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.
4. Teori Receptie Exit
Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.
Teori Receptie bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikiandinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2).
5. Teori Receptie A Contrario
Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori Receptie A Contrario. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Kalau Teori Receptie mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum Islam, maka Teori Receptie A Contrario sebaliknya. Dalam Teori Receptie, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori Receptie A Contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
B. Pembidangan Ruang Lingkup Hukum Islam
Dalam bahasa sehari-hari kata hukum sering dikonotasikan dengan peraturan dan sejenisnya. Namun sesungguhnya kata hukum yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu “ﺤﮑﻢ“ (hukm) jamak dari ahkam yang berarti “putusan” (judgement, verdict, decision), “ketetapan” (provision), “perintah” (command), “pemerintahan” (government), “kekuasaan” (authority, power), “hukuman” (sentences) dan lain-lain. Kata kerjanya hakama yahkumu yang bermakna “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintahkan”, “menghukum”, “mengendalikan” dan lain sebagainya.
Selain dalam bahasa arab, istilah “hukum” juga dikenal dalam bahasa lain seperti law dalam bahasa inggris, recht dalam bahasa Jerman dan Belanda atau kata latin Ius. Kata “hukum” kemudian dipergunakan lebih jauh dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia seperti kata “hukuman”, “terhukum”, “penegak hukum”, “hakim”, “kehakiman”, “mahkamah” dan banyak lagi.
Kata hukum dalam al-Qur’an dipahami sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap suatu masalah. Putusan atau ketetapan yang tidak hanya mengatur hubungan antara khaliq (pencipta) dan makhluq (yang diciptakan) tapi juga antar manusia yang didalamnya mengatur tentang hukum amaliyah (fiqh), hukum tauhid (aqidah) maupun yang berhubungan dengan hukum etika (akhlaq). Oleh karena itu sering kita mendengar bahwa Islam paling tidak terdiri dari iman dan amal, yaitu keyakinan monotheis manusia yang dilingkupi dengan kompetensi keilmuan yang luas untuk secara tepat dan benar di amalkan baik untuk hubungannya dengan khaliq (sang pencipta) maupun dengan makhluq (yang diciptakan).
Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukm yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (Provision). Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sementara dalam A Dictionary of Law dijelaskan tentang pengertian hukum sebagai berikut:
Law is “the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as Act of Parliament.
(Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang dapat dilaksanakan untuk mengatur/memerintah masyarakat atau aturan apa pun yang dibuat sebagai suatu aturan hukum seperti tindakan dari Parlemen).
Selain berbagai makna syariat yang berkonotasi hukum, syariat dalam arti luas juga berarti segala hal yang ditetapkan oleh Allah. kepada mahluknya tentang berbagai kaidah dan tata aturan yang disampaikan kepada umatnya melalui nabi-nabinya termasuk Muhammad SAW baik yang berkaitan dengan hukum amaliyah (fiqh), hukum tauhid (aqidah) maupun yang berhubungan dengan hukum etika (akhlaq).
Ungkapan hukum-hukum syar’i menunjukkan bahwa hukum tersebut dinisbatkan kepada syara’ atau diambil darinya sehingga hukum akal (logika), seperti: satu adalah separuh dari dua, atau semua lebih besar dari sebagian, tidak termasuk dalam definisi, karena ia bukan hukum yang bersumber dari syariat. Begitu pula dengan hukum-hukum indrawi, seperti api itu panas membakar, dan hukum-hukum lain yang tidak berdasarkan syara’.
Hukum-hukum syar’i dalam fiqh juga harus bersifat amaliyyah (praktis) atau terkait langsung dengan perbuatan mukallaf, seperti ibadahnya, atau muamalahnya. Jadi menurut definisi ini hukum-hukum syar’i yang bersifat i’tiqadiyyah (keyakinan) atau ilmu tentang yang ghaib seperti dzat Allah, sifat-sifat-Nya, dan hari akhir, bukan termasuk ilmu fiqh, karena ia tidak berkaitan dengan tata cara beramal, dan dibahas dalam ilmu tauhid (aqidah).
Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah ini juga harus diperoleh dari dalil-dalil rinci melalui proses penelitian mendalam terhadap dalil-dalil tersebut. Berarti ilmu Allah atau ilmu Rasul-Nya tentang hukum-hukum ini tidak termasuk dalam definisi, karena ilmu Allah berdiri sendiri tanpa penelitian, bahkan Dialah Pembuat hukum-hukum tersebut, sedangkan ilmu Rasulullah saw diperoleh dari wahyu, bukan dari kajian dalil. Demikian pula pengetahuan seseorang tentang hukum syar’i dengan mengikuti pendapat ulama, tidak termasuk ke dalam definisi ini, karena pengetahuannya tidak didapat dari kajian dan penelitian yang ia lakukan terhadap dalil-dalil.
Hukum Islam yang tertuang dalam syari`at dapat dibagi atas tiga kelompok besar yaitu Hukum tentang `Aqidah yang mengatur keyakinan manusia terhadap Allah dan lebih bersifat privat yaitu antara manusia dengan tuhan, Hukum tentang Akhlaq yang mengatur etika berhubungan dengan manusia dan Hukum yang berkaitan dengan prilaku manusia (`Amaliyah atau Fiqh) yaitu hukum yang menata kehidupan manusia dengan manusia sehari-hari baik dalam fungsi vertikal (ibadah), pengaturan (muamalah) maupun penindakan (jinayah).
Karena ketiga fungsi tersebut, hukum Amaliyah dibagi dalam dua kategori yaitu `Ibadat (dimensi vertikal) dan Mu`amalat (dimensi Horizontal) yang terdiri atas Hukum Keluarga (Family Law), Hukum ekonomi, finansial dan transaksi, Peradilan, Hukum tentang warganegara asing (Musta’min) dalam Negara Islam, Hukum Antar Bangsa (International Law), Hukum Tata Negara dan Politik (siyasah), Hukum tentang Sumber-sumber Pendapatan Negara dan Hukum Pidana.
Hukum yang diatur dalam fiqh Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunat, mubah, makruh dan haram; disamping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa dan sebagainya.
Secara garis besar kandungan dalam Ilmu Fiqh ada tiga macam; Hubungan seorang hamba dengan Tuhan, dengan dirinya, dan dengan masyarakat luas. Sehingga semua masalah manusia diatur oleh Fiqh Islam, karena Fiqh bukan hanya mengurus urusan dunia saja namun juga urusan akhirat. Fiqh juga merupakan agama dan negara. Fiqh Islam selalu relevan hingga hari kiamat. Sehingga konsep yang ditawarkan oleh Fiqh Islam menjanjikan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Dari alasan itulah pembahasan di dalam Fiqh Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia dan kalau diperhatikan pembahasan Fiqh Islam dibagi menjadi tujuh kategori:
1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah seorang hamba terhadap Tuhannya, seperti; shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini disebut al-Ibadat.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti; pernikahan, perceraian, nafkah, dan lain-lain. Hukum-hukum ini disebut Ahwal al- Syakhsiyah.
3. Hukum yang berhubungan dengan pekerjaan, perekonomian, dan interaksi antara satu dan lainnya, seperti; jual beli, perdagangan, pegadaian, dan pengadilan. Hukum-hukum ini disebut Muamalah (perdata)
4. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pemerintahan beserta pelaksanaannya dan politik. Hukum-hukum ini disebut Ahkamu Sulthaniah atau Siasah Syar’iah.
5. Hukum-hukum yang berhubungan dengan hukuman orang yang berbuat kesalahan, menjatuhkan kehormatan orang, dan mengganggu keamanan umum. Hukum-hukum ini disebut Jinayat (Pidana)
6. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara Negara Islam dan Negara lain. Hukum-hukum ini disebut Syi’ar (Diplomatik)
7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku lahiriah seorang Muslim dengan sesama manusia. Hukum-hukum ini disebut Fiqhul Adab.
Sedangkan Prof. T.M. Hasbi Ashiddiqqie, merinci lebih lanjut pembagian tersebut dengan mengembangkan menjadi delapan topik bahasan, yaitu:
A. Ibadah
Pada bagian ini dibicarakan beberapa masalah masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan berikut seperti Thaharah (bersuci); Ibadah (sembahyang); Shiyam (puasa); Zakat; Zakat Fithrah; Haji; Janazah (penyelenggaraan jenazah); Jihad (perjuangan); Nadzar; Udhiyah (kurban);
B. Ahwal al-Syakhshiyyah
Satu bahasan yang terhimpun dalam bab ini membicarakan masalah-masalah yang terkonsentrasi seputar aturan hukum pribadi (privat) manusia, kekeluargaan, harta warisan, yang antara lain meliputi persoalan: Nikah; Khithbah (melamar); Mu’asyarah (bergaul); Nafaqah; Talak; Khulu’; Fasakh; Li’an; Zhihar; Ila’; ‘Iddah; Rujuk; Radla’ah; Hadlanah; Wasiat; Warisan; Hajru; dan Perwalian.
C. Muamalah Madaniyah
Biasanya disebut muamalah saja yang didalamnya terdapat pembicaraan masalah-masalah harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan, yang meliputi masalah: Buyu’ (jual-beli); Khiyar; Riba (renten); Sewa-menyewa; Hutang-piutang; Gadai; Syuf’ah; Tasharruf; Salam (pesanan); Wadi’ah (Jaminan); Mudlarabah dan Muzara’ah (perkongsian); Hiwalah; Pinjam-meminjam; Syarikah; Luqathah; Ghasab; Qismah; Hibah dan Hadiyah; Kafalah; Waqaf ; Perwalian; Kitabah; dan Tadbir.
D. Muamalah Maliyah
Kadang-kadang disebut Baitul mal saja. Inilah bagian dalam hukum Islam yang mengulas tentang harta kekayaan yang dikelola secara bersama, baik masyarakat kecil atau besar seperti negara (perbendaharaan negara=baitul mal). Pembahasan di sini meliputi: Status milik bersama baitul mal; Sumber baitul mal; Cara pengelolaan baitul mal; Macam-macam kekayaan atau materi baitul mal; Obyek dan cara penggunaan kekayaan baitul mal; Kepengurusan baitul maal; dan lain-lain.
E. Jinayah dan ‘Uqubah (pelanggaran dan hukuman)
Biasanya dalam kitab-kitab fiqh ada yang menyebut jinayah saja. Dalam bab ini di bicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, hukuman dan sebagainya. Pembahasan ini meliputi:
Pelanggaran; Kejahatan; Qishash (pembalasan); Diyat (denda); Hukuman pelanggaran dan kejahatan; Hukum melukai/mencederai; Hukum pembunuhan; Hukum murtad; Hukum zina; Hukuman Qazaf; Hukuman pencuri; Hukuman perampok; Hukuman peminum arak; Ta’zir; Membela diri; Peperangan; Pemberontakan; Harta rampasan perang; Jizyah.
F. Murafa’ah atau Mukhashamah
Pokok bahasan dalam bagian ini menjelaskan berbagai masalah yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bab ini meliputi: Peradilan dan pendidikan; Hakim dan Qadi; Gugatan; Pembuktian dakwaan; Saksi; Sumpah dan lain-lain.
G. Ahkamud Dusturiyyah
Bagian ini adalah bidang hukum tata Negara dalam Islam yang umumnya membicarakan berbagai masalah-masalah yang menyangkut seputar ketatanegaraan. Pembahasannya antara lain meliputi: Kepala negara dan Waliyul amri; Syarat menjadi kepala negara dan Waliyul amri; Hak dan kewajiban Waliyul amri; Hak dan kewajiban rakyat; Musyawarah dan demokrasi; Batas-batas toleransi dan persamaan; dan lain-lain
H. Ahkamud Dualiyah (Hukum Internasional)
Bagian ini lebih tepat bila disebut sebagai kelompok masalah hubungan internasional. Pembicaraan pada bab ini meliputi: Hubungan antar negara, sama-sama Islam, atau Islam dan non-Islam, baik ketika damai atau dalam situasi perang; Ketentuan untuk orang dan damai; Penyerbuan; Masalah tawanan; Upeti, Pajak, rampasan; Perjanjian dan pernyataan bersama; Perlindungan; Ahlul ‘ahdi, ahluz zimmi, ahlul harb; dan Darul Islam, darul harb, darul mustakman.
C. Istitusi Pranata Sosial dan Organisasi
Menurut Horton dan Hunt (1987), yang dimaksud dengan pranata sosial (lembaga sosial) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dengan kata lain, pranata sosial adalah sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat.
Sistem norma yaitu sejumlah aturan sosial, atau patokan perilaku yang pantas, yang menjadi kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.
Istilah pranata sosial berhubungan erat dengan apa yang disebut “lembaga” meskipun keduanya berlainan arti. Dua istilah tersebut berakar dari satu ungkapan bahasa Latin institure yang berarti “mendirikan”. Kata benda dari istilah tersebut adalah institutio yang berarati “pendirian” atau “apa yang didirikan”. Institutio tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan dua istilah yang berbeda yaitu institusi (pranata) dan institut (lembaga).
Pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Bagi umat Islam, nilai etos itu terbentu dari ajaran-ajaran dasar yang dekembangkan A;-Quran dan al-Sunah .
Adapun Keberadaan lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Di mana nilai merupakan sesuatu yang baik, dicita- citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norma inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses institutionalization menghasilkan lembaga sosial.
Lembaga sosial merupakan tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah wadah yang disebut dengan Asosiasi. Lembaga dengan Asosiasi memiliki hubungan yang sangat erat. Namun memiliki pengartian yang berbeda. Lembaga yangg tidak mempunyai anggota tetap mempunyai pengikut dalam suatu kelompok yang disebut asosiasi. Asosiasi merupakan perwujudan dari lembaga sosial. Asosiasi memiliki seperangkat aturan, tatatertib, anggota dan tujuan yang jelas. Dengan kata lain Asosiasi memiliki wujud kongkret, sementara Lembaga berwujud abstrak. Istilah lembaga sosial oleh Soerjono Soekanto disebut juga lembaga kemasyarakatan. Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan istilah asing social institution. Akan tetapi, ada yang mempergunakan istilah pranata sosial untuk menerjemahkan social institution. Hal ini dikarenakan social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Sebagaimana Koentjaraningrat mengemukakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas- aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Istilah lain adalah bangunan sosial, terjemahan dari kata sozialegebilde (bahasa Jerman) yang menggambarkan bentuk dan susunan institusi tersebut. Namun, pembahasan ini tidak mem- persoalkan makna dan arti istilah-istilah tersebut. Dalam hal ini lebih mengarah pada lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial, karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dalam lembaga tersebut. Menurut Robert Mac Iver dan Charles H. Page, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan Leopold von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga dari sudut fungsinya. Menurut mereka, lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan dari proses- proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola- polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan sekelompoknya. Selain itu, seorang sosiolog yang bernama Summer melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut kebudayaan. Summer meng- artikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, dan sikap perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga sosial mempunyai fungsi bagi kehidupan sosial. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. c. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku para anggotanya.
Dengan demikian, lembaga sosial merupakan serangkaian tata cara dan prosedur yang dibuat untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga sosial terdapat dalam setiap masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Hal ini disebabkan setiap masyarakat menginginkan keteraturan hidup.
Secara garis besar organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Pembagian tersebut tergantung pada tingkat atau derajat mereka terstruktur. Namur dalam kenyataannya tidak ada sebuah organisasi formal maupun informal yang sempurna.
 Organisasi Formal
Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal ádalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas .
 Organisasi informal
Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder menurut Hicks:
• Organisasi Primer, organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi rimbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari organisasi semacam ini adalah keluarga-keluarga tertentu.
• Organisasi Sekunder, organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniyah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh organisasi ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya dimana harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya.
D. Pranata Zakat, Pranata Wakaf dan Pranata Perkawinan
Pranata Zakat
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.
Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
Undang-undang tentang Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzzaki dan mustahiq, baik perorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha
Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama , kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola
Dengan dibentukknya Udang-undang tentang Pengelolaan Zakat , diharapkan dapat ditngkatkan kesadaran muzzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
Pranata Wakaf
Dua dekade terakhir kita menyaksikan kebangkitan lembaga-lembaga keuangan Islam di bumi Indonesia. Fenomena ini sungguh menarik bila dikaitkan dengan semakin menguatnya pusaran ekonomi kapitalis-liberal dalam tata ekonomi global. Menjamurnya Bank Muamalat, BMT, dan Bank Syariah yang menginduk pada bank-bank konvensional, asuransi Islam (takaful), lembaga zakat dan lain sebagainya, adalah pertanda awall kebangkitan ekonomi umat. Pemikiran dan usaha-usaha praktis untuk memperkuat basis perekonomian umat masih terus berlanjut. M. Amien Rais, misalnya, mencoba menggulirkan wacana zakat profesi, dan ada yang mengusulkan adanya wakaf produktif atau wakaf tunai sebagai ikhtiar untuk lebih memberdayakan ekonomi umat
Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia,, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah s.w.t., dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman .
Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn2. Atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn3. Dengan cara demikian, harta wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal.
Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan wakaf, disamping peribadatan dan perorangan, dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn4. Semangat berwakaf ini pada zaman klasik terbukti mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk bangkitnya intelektualisme muslim sehingga Islam mencapai puncak kegemilangannya http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn5. Belakangan, Max Weber malah menuding lembaga keagamaan wakaf menyebabkan modal pada umumnya menjadi statis, sejalan dengan jiwa ekonomi kuno, yang mempergunakan kekayaan yang telah terkumpul sebagai sumber peminjaman, bukan sebagai modal yang terus-menerus diperbesar .
Terlepas dari penilaian Max Weber, Abdul Hai Farooqi http://ekisonline.com/component/content/article/35-ekonomi-makro/281-wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html – _ftn7 menandaskan bahwa prinsip-prinsip perekonomian Islam ada dua. Pertama, dalam kehidupan individu, Islam bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang adil agar setiap individu cukup mampu menempuh kehidupan yang bersih dan layak. Kedua, dalam lingkungan masyarakat, segala daya upaya harus dikerahkan untuk mencapai keseimbangan antara individu dan masyarakat untuk mencapai jalan tengah antara perbedaan tajam dalam ekonomi. Pranata wakaf, sebagai salah satu sendi perekonomian Islam, juga tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan farooqi di atas.
Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.
Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandug dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut .
Pranata Perkawinan
Pada tanggal 1 April 1975 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan terdiri dari 49 pasal dan 10 bab. Pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan ini terdapat dua bagian, yaitu pelaksanaan yang behubungan dengan pelaksanaan nikah yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pengadilan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Peradilan Umum bagi warga negara yang non-muslim dan Peradilan Agama yang muslim.
1. Keterangan Umum
Dalam ketentuan umum peraturan ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama bagi pengadilan dalam Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian pada KUA kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi non-muslim.
2. Pencatatan Perkawinan
Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan ruju`). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :
a. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Ruju` bagi orang beragama Islam (dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1954).
b. Kantor Catatan Sipil (Bugerlijk Stand) untuk perkawinan yang bukan beragama Islam.
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data NTR.
3. Tata Cara Perkawinan dan Akta Perkawinan
Bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan ini boleh dialakukan oleh orang tua atau walinya. Pegawai pencatat perkawinan setelah menerima laporan tersebut segera meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau belum, apakah ada halangan kawin menurut agama dan undang-undang, demikian surat-surat yang dijadikan syarat administrasisudah terpenuhi atau belum. Jika belum terpenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan tersebut harus menolaknya.
Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Sessat sesudah akad berlangsung, maka kedua belah pihak mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelahnya diikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas mencatat perkawinan tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya.
Dalam buku akta nikah dimuat perjanjian ta`lik yang biasanya materi ta`lik talak itu diucapkan oleh mempelai pria sesaat akad nikah dilaksanakan. Perjanjian ta`lik talak ini mempunyai tujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari perlakuan sewenang-wenang pihak suami. Apabila perjanjian ta`lik talak itu dilanngar oleh pihak suami, maka pihak istri diberi wewenang untuk menggugat cerai kepada Pengadilan Agama. Agar perjanjian ta`lik talak mempunyai dasar hukum kuat, maka setelah pihak pria mengucapkan ta`lik talak itu petugas pencatat pernikahan segera meminta tanda tangan mempelai pria untuk dibubuhkan pada lembar perjanjian ta`lik talak itu. Ta`lik talak yang tidak ada tanda tangan mempelai pria dianggap tidak sah dan karenanya dianggap tidak pernah mengucapkannya.
4. Tata Cara Perceraian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk menfucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.
a. Cerai Talak
Dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikemukakan bahwa seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya berdasarkan perkawinan menurut agama Islam, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil suami istri untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Pengadilan Agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itu pun setelah majelis hakim sudah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa antara suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga.
Cerai talak dengan segala akibatnya, seperti iddah, nafkah selama iddah, dan sebagainya dihitung sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama.
b. Cerai Gugat
Cera gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta`lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian diajukan oleh suami istri kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 73 bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat.
Apabila gugatan perceraian dilaksanakan atas alasan satu pihak mendapat penjara 5 tahun atau lebih, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau juga putusan Mahkamah Agung RI disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila gugatan perceraian diajukan ke pengadilan dengan alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri kepada dokter. Jika gugatan perceraian didasarkan syiqaq (cekcok) terus-menerus yang membahayakan kehidupan suami isteri, maka untuk mendapatkan putusan perceraian itu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
Adapun cara mengajukan gugatan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (bagi orang Islam) yang bersangkutan. Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat gugatan lisan dalam bentuk gugatan sebagaimana yang diajukan itu diproses oleh Pengadilan Agama setelah yang bersangkutan membayar uang muka biaya perkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama wajib menyidangkan perkara itu selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara agar mereka rukun kembali, pada setiap sidang yang dilakukan.
Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus dilaksanakan dalam sidang tertutup. Hal ini disebabkan karena dalam sidang gugatan perceraian itu kedua belah pihak saling mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi bahkan merupakan aib yang kurang layak diketahui oleh orang lain. Di samping itu, juga diharapkan kedua belah pihak bersedia memberikan keterangan yang lengkap untuk bahan pertimbangan hakim di dalam mengambil keputusan terhadap gugatan yang diajukan. Meskipun pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang tertutup tetapi pembacaan putusan harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, sebab putusan mengenai perceraian itu membawa akibat hukum tertentu walaupun masih harus menunggu sampai putusan tersebut mempunyai hukum tetap.
Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :
a) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
b) Keharusannya memberi mut`ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.
c) Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya tidak dapat membayarnya.
d) Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah
e) Pemeliharaan terhadap anak
5. Kewajiban dan Hak Suami Istri
Hak dan kewajiban suami isteri baru muncul setelah keduanya terikat dalam akad nikah dengan pembayaran mahar sesuai permintaan pihak wanita. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya, yakni mencukupi segala macam yang diperlukan isterinya baik berupa makanan, tempat tinggal, keperluan-keperluan pelayanan, maupun obat-obatan, dan yang lain-lain di sekitar sandang, pangan dan papan.
Kewajiban ini menjadi beban suami sebagai konsekuensi dari akad nikah, karena akad tersebut melahirkan implikasi bahwa suami boleh membatasi gerak istrinya untuk lebih berkonsentrasi dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani segala keperluan suami dengan ramah dan menyenangkan. Dan kalau isteri itu banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk berbagai kegiatan profesi yang mengikat dan produktif, kewajiban nafkah tidak sepenuhnya di tangan suami karena dia tidak terikat dalam rumah, dan kapasitas pelayanan menjadi tidak optimal. Soal pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan seharusnya dibicarakan bersama-sama secara baik dan terbuka.
Firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2] : 228
“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”
Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.
Masalah hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Hak bersama suami istri . Yang dimaksud hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari suami istri terhadap yang lain, yaitu :
1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut mushaharah.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu :
1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang saknah, mawwadah, warahmah.

mocca

Mocca – My Only One

My Only One – Mocca

we had a fight last night
and i called him mad
makes me feel so sad
and i’m so ashamed

he’s my only one
i give him all my love
even though my mom says no!
i just go on and on…

no one’s gonna take him away from me..

everyday and everynight
i just wanna hold him tight
and make sure that everything stays night
and everyday and every night
to dream of him is mu delight and know that
he’ll stay with me all the way

AKPC_IDS += “603,”;

Lirik lagu Mocca – My Only One ini dipersembahkan oleh LirikLaguIndonesia.Net. Kunjungi DownloadLaguIndonesia.Net untuk download MP3 Mocca – My Only One.

aboat love

Seorang Bernie Siegel, penulis sejumlah karya mengagumkan salah satunya ‘love, medicine and miracle’, juga seorang dokter medis yang menghabiskan tidak sedikit waktunya di rumah sakit untuk menyembuhkan badan manusia, akhirnya harus menyerah pada kenyataan kalau cinta itu menyembuhkan. Tidak saja sebagai obat menyembuhkan , cinta menyembuhkan dengan efek negatif yang lebih sedikit, serta memberikan akar penyembuhan yang lebih kokoh. Artinya bahwa.. fundamental cinta yang menyembuhkan sesungguhnya adalah sifat peduli pada orang atau mahluk lain. Dan menjadi energi yang tak habis habisnya… Cinta adalah kepedulian, dan kepedulian adalah membahagiakan……..

Previous